Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Kepolisian RI, TNI dan jajaran pemerintah daerah, khususnya Papua, Papua Barat dan Jawa Timur bekerja untuk menekan potensi eskalasi kericuhan di Papua.
“Persiapan dari semua aparat polisi, dibantu dengan TNI di sana, pemda juga, kita saling bekerja sama mudah-mudahan ini tidak melebar,” kata Wapres JK usai membuka Simposium Cendekia Kelas Dunia di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Kericuhan yang terjadi di Papua, menurut Pemerintah, merupakan dampak dari insiden dugaan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/8).
“Kalau kita lihat dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan karena mau ada serangan. Tapi serangan itu tidak terjadi, hanya semacam ramai-ramai dikepung begitu, tapi diselamatkan polisi,” jelas JK.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan perlu ada klarifikasi dan penjelasan secara terbuka dari pihak-pihak terkait supaya persoalan di Papua tidak semakin buruk.
“(Pengepungan) itu tentu ada sebabnya lagi. Nah, apa sebab itu terjadi? Jadi, semua terbukalah, apa sebabnya, apakah benar ada yang bicara ada yang membuang bendera Merah Putih di selokan? Apa benar itu, ini juga harus semua terbuka,” tegas Wapres.
Aksi massa terjadi di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat, sebagai bentuk solidaritas terhadap puluhan mahasiswa Papua yang diduga mengalami persekusi di Jawa Timur.
Di Papua Barat, massa memblokade beberapa ruas jalan utama di Manokwari, dengan membakar ban hingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh. Sementara di Papua, ribuan warga berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup.
Baca juga: Jenderal (Purn) Wiranto : Pernyataan negatif soal pelecehan bendera picu aksi di Papua
Baca juga: Kapolri: Situasi di Papua Barat mulai kondusif