Jakarta (ANTARA) - Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu yakinkan berbagai pihak, khususnya yang masih kontra dengan keputusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Ia berpendapat bahwa pro dan kontra terkait suatu isu adalah hal yang wajar. Menurutnya, pihak-pihak yang masih merasa ibu kota belum perlu untuk dipindah, tentu memiliki alasan dan kepentingan lain seperti bisnis dan sebagainya.
"Soal narasi, ini juga kuat-kuatan antara narasinya Pak Jokowi dengan narasinya mereka. Bagaimana narasi Jokowi bisa lebih kuat dan lebih common sense untuk Indonesia sekarang dan ke depan," ujar Pangi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
"Lalu bagaimana kemudian Pak Jokowi memenangkan narasi, gagasan yang kuat terkait itu. Dan mengapa ini menjadi sangat penting, harus disampaikan sosialisasinya kepada khalayak umum, kenapa harus pindah," lanjutnya.
Menurut Pangi, Jokowi telah menimbang dan memiliki alasan-alasan yang dapat diterima, dan dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa. Dan pemaparan Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jumat (16/8) lalu mengenai pemindahan ibu kota juga ia nilai baik.
"Pak Jokowi sudah menjelaskan cukup baik ya, soal alasan meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, karena soal bagaimana menciptakan keadilan, tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan," ujarnya.
"Dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa dan Jakarta saja, atau Jawasentris. Beliau ingin mencoba untuk menggeser itu, dan ini menjadi penting alasannya," tambah Pangi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi pada Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPRDPRDPD, Jakarta, Jumat (16/8).
Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan juga dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
Baca juga: Jokowi meminta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota
Baca juga: Relawan DKI Lampung apresiasi Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota
Baca juga: Menkeu : Anggaran pemindahan Ibu Kota tak dialokasikan pada RAPBN 2020
Ia berpendapat bahwa pro dan kontra terkait suatu isu adalah hal yang wajar. Menurutnya, pihak-pihak yang masih merasa ibu kota belum perlu untuk dipindah, tentu memiliki alasan dan kepentingan lain seperti bisnis dan sebagainya.
"Soal narasi, ini juga kuat-kuatan antara narasinya Pak Jokowi dengan narasinya mereka. Bagaimana narasi Jokowi bisa lebih kuat dan lebih common sense untuk Indonesia sekarang dan ke depan," ujar Pangi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
"Lalu bagaimana kemudian Pak Jokowi memenangkan narasi, gagasan yang kuat terkait itu. Dan mengapa ini menjadi sangat penting, harus disampaikan sosialisasinya kepada khalayak umum, kenapa harus pindah," lanjutnya.
Menurut Pangi, Jokowi telah menimbang dan memiliki alasan-alasan yang dapat diterima, dan dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa. Dan pemaparan Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jumat (16/8) lalu mengenai pemindahan ibu kota juga ia nilai baik.
"Pak Jokowi sudah menjelaskan cukup baik ya, soal alasan meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, karena soal bagaimana menciptakan keadilan, tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan," ujarnya.
"Dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa dan Jakarta saja, atau Jawasentris. Beliau ingin mencoba untuk menggeser itu, dan ini menjadi penting alasannya," tambah Pangi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi pada Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPRDPRDPD, Jakarta, Jumat (16/8).
Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan juga dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
Baca juga: Jokowi meminta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota
Baca juga: Relawan DKI Lampung apresiasi Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota
Baca juga: Menkeu : Anggaran pemindahan Ibu Kota tak dialokasikan pada RAPBN 2020