Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018 Polri telah berhasil mengungkap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun.
Dari kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun itu, Polri menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin upacara upacara Hari Bhayangkara ke-73, di Bandarlampung, Rabu.
Dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Laporan keuangan Polri meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun berturut-turut.
Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indeks reformasi birokrasi Polri mengalami peningkatan.
Selain itu, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 zona integritas yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan lima Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua kementerian atau lembaga dengan zona integritas terbanyak setelah kementerian keuangan," kata dia.
Dalam amanat Presiden itu, Gubernur melanjutkan Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan mulai dari kejahatan konvensional yang
meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas
negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
Kemudian kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti ilegal loging, ilegal fishing, dan tindak pidana korupsi.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri dengan dukungan mitra kerja
dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan
yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya
mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri serta masyarakat yang telah mendukung terwujud nya
stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif," kata dia lagi.
Dari kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun itu, Polri menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin upacara upacara Hari Bhayangkara ke-73, di Bandarlampung, Rabu.
Dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Laporan keuangan Polri meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun berturut-turut.
Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indeks reformasi birokrasi Polri mengalami peningkatan.
Selain itu, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 zona integritas yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan lima Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua kementerian atau lembaga dengan zona integritas terbanyak setelah kementerian keuangan," kata dia.
Dalam amanat Presiden itu, Gubernur melanjutkan Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan mulai dari kejahatan konvensional yang
meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas
negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
Kemudian kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti ilegal loging, ilegal fishing, dan tindak pidana korupsi.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri dengan dukungan mitra kerja
dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan
yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya
mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri serta masyarakat yang telah mendukung terwujud nya
stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif," kata dia lagi.