Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat setelah pemungutan suara Pemilu 2019.
"Saya minta menteri, kepala lembaga, Panglima dan Kapolri, BIN; minta stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Presiden saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Kepala Negara, saat ini wajar jika terjadi riak-riak kecil usai pesta demokrasi, tapi jangan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal ini diungkapkan Presiden menanggapi beberapa kejadian usai pemungutan suara pada 17 April 2019 yang menjadi sorotan masyarakat.
Beberapa kejadian pascapemungutan suara diantaranya masalah ketidakpuasan hitung cepat, pelanggaran pemilu, banyaknya hoaks serta berita bohong yang terjadi.
Dalam sidang kabinet paripurna ini, Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
"Saya minta menteri, kepala lembaga, Panglima dan Kapolri, BIN; minta stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Presiden saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Kepala Negara, saat ini wajar jika terjadi riak-riak kecil usai pesta demokrasi, tapi jangan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal ini diungkapkan Presiden menanggapi beberapa kejadian usai pemungutan suara pada 17 April 2019 yang menjadi sorotan masyarakat.
Beberapa kejadian pascapemungutan suara diantaranya masalah ketidakpuasan hitung cepat, pelanggaran pemilu, banyaknya hoaks serta berita bohong yang terjadi.
Dalam sidang kabinet paripurna ini, Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.