Jakarta (Antaranews Lampung) - Presiden Joko Widodo memuji jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas tercapainya target lima juta sertifikasi lahan sepanjang 2017.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ATR/BPN dari tingkat pusat sampai kabupaten-kota sehingga target yang saya berikan ke Pak Menteri (Sofyan Djalil) di 2017 lalu bisa tercapai karena janjiannya saya dengan Pak Menteri di awal, Pak targetnya ini lima juta kalau nggak tercapai tahu sendiri," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Ia juga meminta Menteri ATR/BPN Sofyan agar tak ragu memberikan target serupa kepada jajarannya di daerah dan jika tak tercapai harus menerima konsekuensi dicopot dari jabatannya.
Presiden menegaskan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN agar tidak perlu takut dalam bekerja.
"Nggak perlu takut kalau kita bekerja, itu bukan suatu yang sulit. Di tahun 2018, 7 juta, lebih gampang, bisa lebih cepat, lho kita bisa kok melakukan. Saya tahu jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target, jangan dipikir saya nggak tahu, tahu," kata Presiden yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.
Mantan gubernur DKI itu pun menceritakan setiap kunjungan kerjanya ke daerah dimana Menteri ATR/BPN selalu siap saat Presiden ingin membagikan sertifikat lahan kepada masyarakat di daerah mana pun yang dikunjungi.
"Setiap kunjungan di daerah yang saya telepon pasti Pak Menteri, saya ingin di daerah ini bagi sertifikat, selalu jawabannya siap. Kalau di bawah 3.000 nggak mau saya. Tahun 2018 ini, ya 10.000. Iya masa Presiden datang dikasih 2.000 saja. Presiden dikasih lah 10.000, 15.000 rakyat senang," katanya.
Joko Widodo pun meyakinkan bahwa dengan niat dan kerja keras persoalan sertifikasi lahan akan terselesaikan.
Menurut dia, jika bekerja tanpa target yang jelas maka persoalan sertifikat lahan bertahun-tahun tidak akan selesai.
"Waktu Pak Menteri minta anggaran sekian triliun rupiah, saya nggak nawar, tapi ingat ini targetnya," katanya.
Oleh karena itu, ia menargetkan sebelum 2025 bahkan sebelum 2023 seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat.
"Saya yakin dengan kerja keras BPN, target saya 2025 seluruh bidang tanah di Tanah Air ini sudah bersertifikat. Tadi yang nawar kok Pak Menteri 2023 akan rampung, saya catat lho," kata Presiden.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ATR/BPN dari tingkat pusat sampai kabupaten-kota sehingga target yang saya berikan ke Pak Menteri (Sofyan Djalil) di 2017 lalu bisa tercapai karena janjiannya saya dengan Pak Menteri di awal, Pak targetnya ini lima juta kalau nggak tercapai tahu sendiri," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Ia juga meminta Menteri ATR/BPN Sofyan agar tak ragu memberikan target serupa kepada jajarannya di daerah dan jika tak tercapai harus menerima konsekuensi dicopot dari jabatannya.
Presiden menegaskan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN agar tidak perlu takut dalam bekerja.
"Nggak perlu takut kalau kita bekerja, itu bukan suatu yang sulit. Di tahun 2018, 7 juta, lebih gampang, bisa lebih cepat, lho kita bisa kok melakukan. Saya tahu jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target, jangan dipikir saya nggak tahu, tahu," kata Presiden yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.
Mantan gubernur DKI itu pun menceritakan setiap kunjungan kerjanya ke daerah dimana Menteri ATR/BPN selalu siap saat Presiden ingin membagikan sertifikat lahan kepada masyarakat di daerah mana pun yang dikunjungi.
"Setiap kunjungan di daerah yang saya telepon pasti Pak Menteri, saya ingin di daerah ini bagi sertifikat, selalu jawabannya siap. Kalau di bawah 3.000 nggak mau saya. Tahun 2018 ini, ya 10.000. Iya masa Presiden datang dikasih 2.000 saja. Presiden dikasih lah 10.000, 15.000 rakyat senang," katanya.
Joko Widodo pun meyakinkan bahwa dengan niat dan kerja keras persoalan sertifikasi lahan akan terselesaikan.
Menurut dia, jika bekerja tanpa target yang jelas maka persoalan sertifikat lahan bertahun-tahun tidak akan selesai.
"Waktu Pak Menteri minta anggaran sekian triliun rupiah, saya nggak nawar, tapi ingat ini targetnya," katanya.
Oleh karena itu, ia menargetkan sebelum 2025 bahkan sebelum 2023 seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat.
"Saya yakin dengan kerja keras BPN, target saya 2025 seluruh bidang tanah di Tanah Air ini sudah bersertifikat. Tadi yang nawar kok Pak Menteri 2023 akan rampung, saya catat lho," kata Presiden.