Jakarta (ANTARA Lampung) - Benarkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disabotase?
Lantas, siapa yang berani melakukannya?
Relawan yang tergabung dalam Pro-Jokowi (Projo) mengungkapkan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan lebih 6 bulan menunjukkan arah dan semangat perubahan signifikan sebagai wujud aspirasi reformasi dan prorakyat, kini menghadapi upaya sabotase dari birokrasi yang bekerjasama dengan pengusaha hitam.
"Presiden Jokowi belum lama ini mengatakan sudah tahu ada mafia Migas, ada mafia beras, dan ada mafia pupuk yang melibatkan kerjasama birokrasi dan pengusaha hitam yang selama ini telah menyengsarakan rakyat," kata Ketua umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam Rapimnas I Projo, 30--31 Mei 2015, di Depok, Minggu (31/5).
Budi menambahkan, pemerintahan Jokowi menghadapi rongrongan dan hambatan dari dalam pemerintahannya sendiri. Sabotase birokrasi yang bekerja sama dengan pengusaha hitam adalah penghambat utama perubahan.
Menurut dia, Projo selaku komunitas relawan pendukung Jokowi-JK juga terus melakukan konsolidasi untuk mengawal program-program pemerintahan Jokowi dari berbagai ancaman dan hambatan.
"Kami terus bersatu , bergerak dan bekerja untuk perubahan. Berbagai kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan semangat perubahan yang semakin nyata," ujar Budi.
Indikasi kebijakan yang baik dari pemerintahan Jokowi-JK adalah mulai dari kebijakan pembubaran Petral, percepatan pembangunan infrastrukstur, pembangunan satu juta rumah hingga pemberian kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Lantas, siapa yang berani melakukannya?
Relawan yang tergabung dalam Pro-Jokowi (Projo) mengungkapkan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan lebih 6 bulan menunjukkan arah dan semangat perubahan signifikan sebagai wujud aspirasi reformasi dan prorakyat, kini menghadapi upaya sabotase dari birokrasi yang bekerjasama dengan pengusaha hitam.
"Presiden Jokowi belum lama ini mengatakan sudah tahu ada mafia Migas, ada mafia beras, dan ada mafia pupuk yang melibatkan kerjasama birokrasi dan pengusaha hitam yang selama ini telah menyengsarakan rakyat," kata Ketua umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam Rapimnas I Projo, 30--31 Mei 2015, di Depok, Minggu (31/5).
Budi menambahkan, pemerintahan Jokowi menghadapi rongrongan dan hambatan dari dalam pemerintahannya sendiri. Sabotase birokrasi yang bekerja sama dengan pengusaha hitam adalah penghambat utama perubahan.
Menurut dia, Projo selaku komunitas relawan pendukung Jokowi-JK juga terus melakukan konsolidasi untuk mengawal program-program pemerintahan Jokowi dari berbagai ancaman dan hambatan.
"Kami terus bersatu , bergerak dan bekerja untuk perubahan. Berbagai kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan semangat perubahan yang semakin nyata," ujar Budi.
Indikasi kebijakan yang baik dari pemerintahan Jokowi-JK adalah mulai dari kebijakan pembubaran Petral, percepatan pembangunan infrastrukstur, pembangunan satu juta rumah hingga pemberian kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.