Paris (Antara/Xinhua-OANA) - Para guru di Prancis menggelar pemogokan satu-hari pada Selasa (19/5) untuk memprotes pembaruan pendidikan yang diusulkan pemerintah, karena khawatir kegiatan belajar-mengajar antar-disiplin yang direncanakan dan peningkatan otonomi sekolah akan memperluas kesenjangan.
Separuh dari 840.000 guru di negeri tersebut meninggalkan ruang kelas, kata tokoh serikat pekerja, sedangkan Kementerian Pendidikan menyatakan guru yang mogok berjumlah 27,62 persen.
Di Paris, 10.000 orang ikut dalam pemogokan tersebut, kata serikat guru, sementara menurut polisi, jumlah pemogok kurang dari 4.000.
"Ada kebutuhan untuk memperbarui sistem pendidikan tapi usul pemerintah tak berada di jalur yang benar. Itu takkan menyelesaikan kesulitan anak yang paling lemah di sekolah dan akan meningkatkan kesenjangan," kata Francois Portzer, pemimpin Uni Sekolah dan Perguruan Tinggi Nasional, kepada saluran TV berita BFMTV.
Pembaruan yang kontroversial tersebut menawarkan sekolah kelonggaran untuk menetapkan 20 persen kurikulum yang akan meningkatkan kesenjangan lebih lebar antara sistem pendidikan di berbagai sekolah, kata para guru, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
para guru juga menentang kelas antar-disiplin, dan berpendapat itu akan meningkatkan beban kerja mereka.
"Kebanyakan guru yakin bahwa kita memerlukan pembaruan. Itu akan mengakhiri sekolah ini yang menciptakan kesenjangan. Pembaruan ini bertujuan membangunkan semua orang," kata Perdan Menteri Manuel Valls kepada anggota Parlemen Prancis saat para guru turun ke jalan untuk menghalangi pembaruan yang dilaporkan.
Valls mengatakan "satu dekrit akan dikeluarkan sesegera mungkin", guna melicinkan jalan bagi pelaksanaan pembaruan pada 2016.
Separuh dari 840.000 guru di negeri tersebut meninggalkan ruang kelas, kata tokoh serikat pekerja, sedangkan Kementerian Pendidikan menyatakan guru yang mogok berjumlah 27,62 persen.
Di Paris, 10.000 orang ikut dalam pemogokan tersebut, kata serikat guru, sementara menurut polisi, jumlah pemogok kurang dari 4.000.
"Ada kebutuhan untuk memperbarui sistem pendidikan tapi usul pemerintah tak berada di jalur yang benar. Itu takkan menyelesaikan kesulitan anak yang paling lemah di sekolah dan akan meningkatkan kesenjangan," kata Francois Portzer, pemimpin Uni Sekolah dan Perguruan Tinggi Nasional, kepada saluran TV berita BFMTV.
Pembaruan yang kontroversial tersebut menawarkan sekolah kelonggaran untuk menetapkan 20 persen kurikulum yang akan meningkatkan kesenjangan lebih lebar antara sistem pendidikan di berbagai sekolah, kata para guru, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
para guru juga menentang kelas antar-disiplin, dan berpendapat itu akan meningkatkan beban kerja mereka.
"Kebanyakan guru yakin bahwa kita memerlukan pembaruan. Itu akan mengakhiri sekolah ini yang menciptakan kesenjangan. Pembaruan ini bertujuan membangunkan semua orang," kata Perdan Menteri Manuel Valls kepada anggota Parlemen Prancis saat para guru turun ke jalan untuk menghalangi pembaruan yang dilaporkan.
Valls mengatakan "satu dekrit akan dikeluarkan sesegera mungkin", guna melicinkan jalan bagi pelaksanaan pembaruan pada 2016.