Prancis (Antara/AFP) - Prancis pada Sabtu membatalkan kunjungan ke Rwanda untuk memperingati 20 tahun genosida di negara tersebut setelah Presiden Paul Kagame kembali menuduh Paris "telibat" dalam pembunuhan massal tahun 1994.
Juru bicara kementerian luar negeri Romain Nadal menyatakan bahwa Prancis " terkejut atas tuduhan Kagame, yang dinilai bertentangan dengan usaha rekonsiliasi antara dua negara.
Nadal juga mengumumkan bahwa Menteri Kehakiman Christiane Taubira tidak akan hadir dalam upacara peringatan genosida di Kigali pada Senin.
"Prancis menyesal tidak dapat mengikuti 20 tahun peringatan genosida," kata dia.
Sebelumnya Kagame mengecam "peran langsung Belgia dan Prancis dalam persiapan politik tehadap genosida" di Rwanda. Dia juga menuduh tentara Prancis adalah kaki tangan sekaligus "aktor" dalam pertumpahan darah yang menewaskan 800.000 orang pada 1994 itu.
Paris berulangkali membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan pasukannya pada saat itu justru berjuang untuk melindungi penduduk sipil.
Kagame adalah politisi yang besar dari kelompok FPR--gerilyawan yang berhasil melengserkan pemerintahan yang dipimpin oleh suku Hutu. Dia mengaku tidak dapat mengadili pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembunuhan massal 1994 karena mereka bersembunyi di balik misi militer Prancis.
Pada 2008 lalu, laporan dari komisi Mucyo menyimpulkan bahwa Prancis telah melatih para milisi yang terlibat dalam pembunuhan. Bahkan menurut Mucyo, tentara Prancis juga terlibat langsung dalam genosida.
"20 tahun kemudian, yang bisa anda katakan kepada mereka (Prancis) hanyalah bahwa mereka tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa penduduk Rwanda selama genosida berlangsung," kata Kagame.
"Pernyataan tersebut memang betul namun justru menyembunyikan kenyataan penting lainnya: (yaitu) peran langsung Belgia dan Prancis dalam persiapan politik terjadinya genosida dan keterlibatan Prancis dalam pelaksanaan rencana tersebut," kata Kagame.
Pada 2004 lalu dalam peringatan 10 tahun genosida, Kagame--dihadapan menteri luar negeri Prancis Renaud Muselier--mengatakan Paris mengetahui fakta bahwa pemerintah suku Hutu beserta tentara dan milisinya sedang merencanakan pembunuhan massal terhadap Tutsi.
Sementara itu menteri luar negeri Prancis pada saat genosida terjadi, Alain Jupe, menyebut tuduhan keterlibatan Prancis dalam peristiwa di Rwanda sebagai tuduhan "yang tidak dapat ditolerir."
"Saya mendesak presiden Prancis dan pemerintahnya untuk membela kehormatan negara, tentara, dan para diplomat Prancis," kata Juppe dalam blog pribadinya pada Sabtu malam.
Penerjemah/Redaktur : GM.N.Lintang/M. Dian A/Hisar Sitanggang