PBB Soal Perdagangan Senjata
Rabu, 3 April 2013 14:36 WIB
Senjata. (tolololpedia.wikia.com).
PBB, New York (Antara/Xinhua-OANA) - Sidang Majelis Umum PBB, dengan suara 153:3 dan 23 abstain, Selasa (2/4) mensahkan Kesepakatan Perdagangan Senjata (ATT) guna membatasi untuk pertama kali penjualan internasional senjata konvensional, yang diperkirakan bernilai 70 miliar dolar AS per tahun.
"Ini adalah kemenangan buat rakyat dunia," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan sewaktu ia mengunjungi Eropa. "ATT akan mempersulit pengalihan senjata mematikan ke pasar gelap dan itu akan membuat gembong perang, perompak, teroris, penjahat dan semacamnya untuk memperoleh senjata mematikan."
Republik Rakyat Demokrati Korea (DPRK), Iran dan Suriah memberi suara yang menentang tindakan tersebut. Kuba, India, Myanmar, Nikaragua, Rusia, China, Arab Saudi dan Sudan termasuk di antara negara yang abstain. Armenia, Republik Dominika, Venezuela dan Vietnam termasuk yang tidak memberi suara.
Baru Kamis malam lalu (28/3), Konferensi Final ATT gagal mencapai konsensus mengenai teks kesepakatan tersebut --ada keberatan dari DPRK (Korea Utara), Iran dan Suriah-- ketika Kosta Rika mengatakan negara itu akan memberi suara mendukungnya sebagai resolusi di Sidang Majelis Umum, yang memiliki 193 anggota.
Meskipun Konferensi ATT memerlukan konsensus --tak satu keberatan pun-- jalurnya di Sidan Majelis umum hanya memerlukan mayoritas sederhana.
Presiden Konferensi tersebut, Duta Besar Australia untuk PBB di Jenewa Peter Woolcott mengatakan setelah pemungutan suara pada Selasa, bisa diperlukan waktu "satu atau dua tahun" bagi ke-50 negara untuk menandatangani atau mensahkan kesepakatan itu sebelum diberlakukan, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.
Prospek pengesahan kesepakatan tersebut sebagaimana dituntut oleh Senat AS tidak cerah, sekalipun tindakan itu menetapkan kesepakatan tersebut tidak membatasi hak untuk memiliki senjata sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar AS. Penganjur kepemilikan senjata di AS menentang kesepakatan tersebut.
Sebagian besar mereka yang menyampaikan keprihatinan atau bahkan keberatan atas kesepakatan itu mengatakan kesepakatan tersebut kurang seimbang, tidak adil dan mendukung negara pengeskpor senjata.
Amerika Serikat adalah pengeksport terbesar senjata.
Penerjemah: Chaidar.
"Ini adalah kemenangan buat rakyat dunia," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan sewaktu ia mengunjungi Eropa. "ATT akan mempersulit pengalihan senjata mematikan ke pasar gelap dan itu akan membuat gembong perang, perompak, teroris, penjahat dan semacamnya untuk memperoleh senjata mematikan."
Republik Rakyat Demokrati Korea (DPRK), Iran dan Suriah memberi suara yang menentang tindakan tersebut. Kuba, India, Myanmar, Nikaragua, Rusia, China, Arab Saudi dan Sudan termasuk di antara negara yang abstain. Armenia, Republik Dominika, Venezuela dan Vietnam termasuk yang tidak memberi suara.
Baru Kamis malam lalu (28/3), Konferensi Final ATT gagal mencapai konsensus mengenai teks kesepakatan tersebut --ada keberatan dari DPRK (Korea Utara), Iran dan Suriah-- ketika Kosta Rika mengatakan negara itu akan memberi suara mendukungnya sebagai resolusi di Sidang Majelis Umum, yang memiliki 193 anggota.
Meskipun Konferensi ATT memerlukan konsensus --tak satu keberatan pun-- jalurnya di Sidan Majelis umum hanya memerlukan mayoritas sederhana.
Presiden Konferensi tersebut, Duta Besar Australia untuk PBB di Jenewa Peter Woolcott mengatakan setelah pemungutan suara pada Selasa, bisa diperlukan waktu "satu atau dua tahun" bagi ke-50 negara untuk menandatangani atau mensahkan kesepakatan itu sebelum diberlakukan, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.
Prospek pengesahan kesepakatan tersebut sebagaimana dituntut oleh Senat AS tidak cerah, sekalipun tindakan itu menetapkan kesepakatan tersebut tidak membatasi hak untuk memiliki senjata sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar AS. Penganjur kepemilikan senjata di AS menentang kesepakatan tersebut.
Sebagian besar mereka yang menyampaikan keprihatinan atau bahkan keberatan atas kesepakatan itu mengatakan kesepakatan tersebut kurang seimbang, tidak adil dan mendukung negara pengeskpor senjata.
Amerika Serikat adalah pengeksport terbesar senjata.
Penerjemah: Chaidar.
Pewarta :
Editor : M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pengadilan Militer Palembang gelar sidang oknum TNI tembak polisi di Way Kanan
11 June 2025 12:18 WIB
Ada 71 reka adegan diperagakan dalam rekonstruksi sabung ayam di Waykanan
17 April 2025 14:18 WIB, 2025