Militan Mali Batal Akhiri Permusuhan
Jumat, 4 Januari 2013 8:11 WIB
Nouakchott (ANTARA/AFP) - Ansar Dine, salah satu kelompok militan yang menduduki Mali utara, Kamis menyatakan membatalkan janji mengakhiri permusuhan yang disampaikan bulan lalu selama negosiasi perdamaian di Aljazair.
"Ansar Dine (Pembela Iman) memutuskan membatalkan tawaran menghentikan permusuhan dan negosiasi yang diadakan di Ouagadougou," kata pemimpin Ansar Dine, Iyad Ag Ghaly, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Kantor Berita Mauritania Sahara Medias.
Perundingan Ouagadougou dipimpin oleh Presiden Burkina Faso Blaise Compaore, penengah utama Afrika barat untuk krisis di Mali, dimana kelompok-kelompok garis keras menguasai wilayah utara setelah kudeta 22 Maret.
Pernyataan Ansar Dine itu mengecam pemerintah Mali karena tidak memberikan apa pun sebagai imbalan atas janji mereka mengakhiri permusuhan dan sebaliknya malah "merekrut tentara bayaran" untuk berperang di Mali utara.
Pada 20 Desember, Dewan Keamanan PBB menyetujui penempatan pasukan internasional di Mali untuk merebut wilayah utara namun mengatakan, pasukan itu harus dikirim secara bertahap dan jadwal pastinya tidak disebutkan.
DK PBB juga menekankan pentingnya dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah utara yang menolak terorisme dan perpecahan negara.
Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.
Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.
"Ansar Dine (Pembela Iman) memutuskan membatalkan tawaran menghentikan permusuhan dan negosiasi yang diadakan di Ouagadougou," kata pemimpin Ansar Dine, Iyad Ag Ghaly, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Kantor Berita Mauritania Sahara Medias.
Perundingan Ouagadougou dipimpin oleh Presiden Burkina Faso Blaise Compaore, penengah utama Afrika barat untuk krisis di Mali, dimana kelompok-kelompok garis keras menguasai wilayah utara setelah kudeta 22 Maret.
Pernyataan Ansar Dine itu mengecam pemerintah Mali karena tidak memberikan apa pun sebagai imbalan atas janji mereka mengakhiri permusuhan dan sebaliknya malah "merekrut tentara bayaran" untuk berperang di Mali utara.
Pada 20 Desember, Dewan Keamanan PBB menyetujui penempatan pasukan internasional di Mali untuk merebut wilayah utara namun mengatakan, pasukan itu harus dikirim secara bertahap dan jadwal pastinya tidak disebutkan.
DK PBB juga menekankan pentingnya dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah utara yang menolak terorisme dan perpecahan negara.
Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.
Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Internasional
Lihat Juga
Pesawat tabrakan dengan mobil pemadam di Bandara LaGuardia, pilot-kopilot tewas
24 March 2026 7:37 WIB