Pengusaha Diminta Penuhi Hak Buruh

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandarlampung, Dhomiril Hakim, mengharapkan perusahaan di daerah itu memperhatikan hak buruhnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang.
       
"Kalau perusahaan tidak memperhatikan pekerjanya maka akan bertentangan dengan perundang-undangan sehingga permasalahannya tentu terkait dengan masalah hukum," kata dia, usai menemui perwakilan karyawan PT Andatu di Bandarlampung, Senin.
        
Menurutnya, pemilik PT Andatu tersebut sudah berjanji dalam waktu tujuh hari akan datang ke Lampung untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
        
Ia menyebutkan pihak perusahaan baru menunaikan sebagian  kewajibannya dengan membayar gaji para pekerjanya, sehingga masih banyak yang belum menerima upah selama tiga bulan.
        
Untuk itu, ia menegaskan, pemilik PT Andatu harus menyelesaikan permasalahan dengan para buruhnya.
        
"Hingga saat ini kewajiban perusahaan tersebut belum terpenuhi karena selama tiga bulan berturut-turut belum menunaikan kewajibannya," kata dia.
        
Ia juga menerangkan, buruh juga perlu kejelasan mengenai nasibnya apakan masih dipekerjakan atau diberhentikan.
        
"Kalau memang diberhentikan maka pesangonnya harus dikeluarkan oleh perusahaan yang dalam hal ini pemilik perusahaan ini," ujarnya menegaskan.
        
Ratusan buruh PT Andatu berunjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, Senin, guna menuntut pembayaran gaji yang sudah tiga bulan tidak dibayarkan oleh perusahaan tersebut.
        
Menurut Rini (43), salah satu buruh PT Andatu, karyawan perusahaan tersebut meminta pemerintah memediasi antara perusahaan dan buruh agar hak para buruh bisa diberikan oleh perusahaan.
       
"Sudah tiga bulan kami tidak dibayar gaji oleh perusahaan, tidak ada penjelasan dari perusahaan, tapi yang kami ketahui perusahaan itu sudah bangkrut," ujarnya.
        
Sementara informasi yang berkembang, PT Andatu Lestari Plywood telah dipindahtangankan ke perusahaan Group Rajawali.
        
Perusahaan yang bergerak di bidang usaha kayu lapis itu dinyatakan tidak lagi beroperasi sejak setahun lalu dengan alasan kekurangan bahan baku.***3***