Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) melajutkan program beasiswa bagi anak petani berprestasi dari keluarga tidak mampu.
"Nantinya setelah lulus mereka mempraktikkan ilmunya di daerah asal," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Edi Yanto, di Bandarlampung, Sabtu.
Ia menjelaskan sejak 2008, telah dilakukan kerja sama antara Pemprov Lampung, Polinela, dan Perhiptani dalam merekrut anak-anak petani berbakat yang juga tidak mampu untuk kuliah di Polinela dan mendapat beasiswa penuh sampai lulus.
Menurutnya, sebagian lulusan Polinela menjadi tenaga kerja penyuluh pertanian di Provinsi Lampung.
"Gubernur Lampung membuat program percepatan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan memberikan masukan, evaluasi, dan monitoring pertanian secara keseluruhan. Saya kira pemerintah tidak melihat itu akreditasi A,B atau C tetapi fungsi dan kontribusi langsung ke pemerintah," kata Edi Yanto.
Direktur Polinela, Joko SS Hartono, mengatakan status akreditasi begitu penting, agar Polinela memiliki kompetensi mengembangkan perguruan tinggi.
Polinela, lanjutnya, terus mendukung dan menyedikan SDM profesional dalam membantu pembangunan Lampung.
"Status akreditasi kami yang masih C dan sedikit lagi berubah menjadi B. Dengan hal tersebut tentunya kami mempunyai kesempatan dalam memperbaiki status akreditasi," ujar Joko.
Asesor BAN-PT Kementerian Ristekdikti, Nasikin, mengatakan pihaknya bertugas melihat sosok perguruan tinggi untuk menentukan level akreditasi.
"Asesor berfungsi memotret kondisi sebenarnya. Setelah data kami dapatkan, selanjutnya dikirimkan kepada BAN-PT. Nantinya BAN-PT yang menentukan level A, B atau C. Itu semua kewenangan BAN-PT," katanya.
(ANTARA)
Berita Terkait
Tim Kejati Sumbar geledah kantor gubernur cari bukti kasus korupsi
Senin, 25 Maret 2024 20:51 Wib
Dinas PPPA Lampung edukasi warga untuk berani laporkan kasus kekerasan
Senin, 25 Maret 2024 19:04 Wib
Korban pemerkosaan di Lampung Utara terus mendapat pendampingan dari Dinas PPPA Lampung
Sabtu, 23 Maret 2024 14:56 Wib
Dinas KPTPH: Petani terdaftar di e-RDKK bisa tebus pupuk pakai KTP
Kamis, 21 Maret 2024 19:01 Wib
Empat terdakwa perkara gratifikasi Dinas PMD Lampung Utara dihukum 14 bulan hingga 18 bulan penjara
Kamis, 14 Maret 2024 14:17 Wib
8.000 warga Kota Bengkulu dikeluarkan dari data DTKS
Kamis, 7 Maret 2024 14:05 Wib
KPK cegah tujuh orang ke luar negeri terkait korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR
Selasa, 5 Maret 2024 15:39 Wib
FGII Lampung desak kepala dinas dan kepala sekolah mundur jika tak bisa selesaikan kasus perundungan
Kamis, 29 Februari 2024 19:12 Wib