Selasa, 26 September 2017

Catat ! 3,4 juta WNI tak bisa membaca

id Buta aksara, membaca, tulisan, WNI
Catat ! 3,4 juta WNI tak bisa membaca
Demi menularkan virus membaca, Gunawan Wirdana asal Desa Mekar Mulya Kabupaten Lampung Selatan bersama sepeda ontelnya menyusuri sungai Way Sekampung. (ANTARA LAMPUNG/istimewa)
Jakarta (Antara Lampung) - Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan mampu membaca.
        
Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang diterima Antara hari Senin.
        
Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca. Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.
        
Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.
        
Riset ini menekankan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar. Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sikap terpelajar warganya.
        
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku prihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf.
        
"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri.

ANTARA

Editor: Hisar Sitanggang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0942 seconds memory usage: 0.47 MB