Kader Tolak Sudin Ketua PDI Perjuangan Lampung

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Sejumlah kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak Sudin sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

"Kami menolak Sudin sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, mengingat tak pernah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah ini," kata sesepuh PDI Perjuangan Lampung Surono Danu, di Bandarlampung, Senin (28/8).

Ia mengaku belum pernah melihat Sudin yang juga anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung itu melakukan pengabdian minimal untuk daerah pemilihannya.

Menurutunya, meskipun ada hal yang dilakukan Sudin untuk PDI Perjuangan Lampung namun tidak terlihat nyata.

Surono Danu menilai masih ada kader lain yang pantas diberi amanah sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, yaitu Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri.

Apabila DPP tetap memaksakan Sudin sebagai ketua DPD, Danu memastikan kaum petani tidak akan memilih calon yang direkomendasikan PDI Perjuangan pada setiap kontestasi politik.

"Jika dipaksakaan, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi untuk pilgub, pilkada, dan pilpres. Jangan sampai seperti Kalimatan Tengah, kaum petani tidak akan memilih calon yang direkomendasikan PDI Perjuangan," katanya pula.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/8) puluhan kader PDI Perjuangan menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung terkait kebijakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menunjuk Sudin sebagai Ketua DPD menggantikan Sjachroedin ZP.

Koordinator arus bawah kader PDI Perjuangan Yohanes Joko Purwanto mengatakan penolakan Sudin akan terus berlanjut sampai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membatalkan keputusan tersebut.

"Ini partainya wong cilik, bukan milik konglomerat, kami akan terus melakukan aksi penolakan sampai aspirasi dipenuhi," ujarnya pula.

Menurutnya, Sudin tidak memenuhi syarat sesuai dengan SK 027, salah satu menyebutkan bahwa harus berdomisili di wilayah tugas masing-masing.

"Jika merujuk kepada SK 027 hanya Mukhlis Basri dan Bambang Suryadi saja yang memenuhi persyaratan, merekalah kader yang pantas untuk memimpin PDI Perjuangan Lampung," katanya pula.

Selain itu, pihaknya menilai Sudin mempunyai rekam jejak yang kurang baik, sehingga tidak pantas untuk memimpin PDI Perjuangan. "Kami tidak ingin PDI Perjuangan dipimpin oleh orang yang bermasalah," katanya pula.

Karena itu, dia menyerukan agar DPP PDI Perjuangan harus menegakkan aturan partai dalam menetapkan ketua DPD PDI Perjuangan.

"Partai ini tidak boleh dikuasai oleh kepentingan orang-orang bermodal, PDI Perjuangan harus mendengarkan aspirasi kader bawah dan mengedepankan aturan partai," ujarnya lagi.

Kader PDIP Lampung lainnya Eko Siswanto mengatakan penunjukan Sudin menjadikan partai ini kehilangan rohnya sebagai partainya "Wong Cilik", partai ideologis dan partai kader.

Padahal, ia menilai militansi kader PDI Perjuangan sangat disegani oleh kawan dan lawan politiknya.

"Sungguh disayangkan, padahal keberanian partai ini mencalonkan kader-kadernya sendiri dalam pilkada meski tanpa kekuatan logistik sangat diacungi jempol. Semoga partai ini berbenah dan kembali menemukan rohnya," ujar Eko pula.

Eko juga membandingkan rekam jejak Mukhlis Basri dan Sudin. Pada 2009, Mukhlis sudah Ketua DPC dan Bupati Lampung Barat, sementara Sudin baru calon anggota DPR RI yang kemudian menjadi anggota DPR RI.

Sejak tahun 2010 hingga 2015 Mukhlis Basri menjabat Ketua DPC selama tiga periode dan Bupati Lampung Barat dua periode. Sementara pada rentang waktu yang sama Sudin masih Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung dan anggota DPR RI.