Lampung Diusulkan Alternatif Pusat Pemerintahan RI

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Kalangan akademisi, peneliti, pengusaha, wakil rakyat, dan praktisi terkait bersepakat untuk mengusulkan Provinsi Lampung sebagai alternatif lokasi pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kawasan Timur Lampung.

"Hasil Forum Group Discussion bertema `Kesiapan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan RI` yang telah kami gelar menyepakati upaya usulan itu, setelah melalui kajian komprehensif dari berbagai disiplin ilmu dan aspek yang diperlukan,", kata Dr Andi Desfiandi, di Bandarlampung, Rabu (16/8).

Pada Selasa (15/8) telah digelar Forum Group Discussion (FGD) mengkaji keunggulan dan kelemahan, peluang dan tantangan Lampung sebagai alternatif pusat pemerintahan RI dari Jakarta.

FGD dihadiri sejumlah pakar, para rektor, peneliti, akademisi, wakil rakyat, pengusaha, perwakilan praktisi dan profesional serta aktivis di Lampung.

Menurut Andi yang juga Ketua Yayasan Alfian Husin selaku penggagas FGD itu, secara geopolitik Indonesia sangat strategis untuk menjadi negara besar dan maju jika mampu memainkan peran lebih dalam pergaulan politik internasional.

Dia menyatakan, terkait perpindahan ibu kota, bangsa ini harus belajar dari sejarah dunia bagaimana sebuah negara berhasil atau gagal dalam proses pemindahan tersebut, dengan perspektif kajian dan geopolitik Lampung tentu fakta-faktanya akan memperkuat perpindahan tersebut ke Lampung berbanding dengan daerah lainnya.

Ketersediaan lahan, minim kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan air bersih, aksesibilitas, konsep keamanan pertahanan, sosio budaya, terlebih beberapa proyek strategis nasional kecenderungannya berada di Lampung.

Ketahanan pangan, pusat pertahanan maritim, pusat industry maritime, hingga poros jalan Tol Sumatera sedang berlangsung di Lampung. Keadaaan ini akan memperkuat posisi geopolitik Lampung sebagai alternatif ibu kota pemerintahan RI. Dan dengan adanya FGD ini semua kalangan dari lintas akademik, keilmuan, sektor, praktisi, legislasi, birokrasi bisa memberikan kontribusinya untuk menjawab persoalan Indonesia dari Lampung.

Dr Any Nurhasanah dari Universitas Bandarlampung (UBL) menanggapi posisi pesisir Lampung yang rawan gempa dan tsunami, seharusnya menjadi sebuah kekuatan dalam memberikan kesadaran mitigasi bencana yang baik dan konsisten. Jangan sampai mengurangi dampak kerugian dari bencana tersebut, katanya mengingatkan.

Perencanaan menghadapi bencana dimulai dari konstruksi yang akrab dengan bencana, perencanaan evakuasi, peringatan dini bencana, sampai struktur-struktur penahan tsunami seperti hutan pantai, tembok laut. Namun mitigasi bencana harus menjadi kesadaran nasional secara luas bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia berada dalam lingkaran rawan bencana, dan antisipasi yang baik terencana adalah kunci untuk mengurangi dampak kerusakannya.

Sedangkan Dr Barthoven Vivit Nurdin, sosiolog dari FISIP Universitas Lampung menyatakan faktor budaya sangat penting dalam merencanakan suatu program. Lampung memiliki hubungan yang baik antara masyarakat pendatang dengan pribumi. Berdasarkan data struktur demografis terdapat banyak etnis yang berada di Lampung seperti suku Jawa, Lampung, Sumatera, dan lainnya yang hidup secara harmonis. Hubungan sosial masyarakat Lampung terbagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan tanah.

Kondisi sekarang ini banyak lahan milik masyarakat Lampung sudah berganti kepemilikan ke orang yang bukan Lampung asli. "Masyarakat Lampung juga memiliki social capital tradisi turun temurun nemui nyimah, sehingga dapat hidup secara harmonis dengan masyarakat lain. Ha;-hal tersebut dapat dijadikan acuan perpindahan ibu kota dengan kondisi masyarakat yang heterogen nantinya.

Peserta FGD sepakat untuk menindaklanjuti kegiatan ini, dengan terus mempromosikan Provinsi Lampung khususnya Kawasan Timur Lampung (Katila) sebagai alternatif pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Kemudian berkomunikasi dan menyampaikan gagasan tersebut ke DPR/DPD, MPR, Presiden maupun jajaran kementerian/lembaga terkait.