Presiden Perintahkan Daerah Siapkan Bank Tanah

Jakarta (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap daerah untuk menyiapkan bank tanah sebagai lahan perumahan guna menyikapi terbatasnya lahan, sementara penduduk terus bertambah.

"Masalah terbatasnya lahan juga masalah besar yang kita hadapi. Jumlah penduduk terus bertambah tapi lahan tersedia selalu tetap dan kita tidak memiliki bank tanah (land bank). Ini kalau tidak kita selesaikan, ya sampai kapanpun akan kesulitan sehingga saya juga minta setiap daerah ini menyiapkan bank tanah," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jumat (12/8).

Bila daerah-daerah memiliki bank tanah maka akan mudah bagi pengembang untuk membangun karena lahannya telah tersedia.

"Jangan sampai nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai sehingga harga tanah menjadi tidak wajar dan naik," ungkap Presiden.

Presiden juga mengaku sudah memerintahkan menteri terkait untuk mencari lahan yang diperlukan.

"Ya kalau kita melihat di Jawa sudah sulit. Pertama harganya sangat mahal, yang kedua dimana lokasinya, sudah sulit. Kalau di luar Jawa, saya sudah perintah Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional), Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk mulai melihat, mencari agar nantinya bisa kita dapatkan lahan yang dipakai untuk 'land bank' masa depan. Bank tanah akan datang. Kunci itu," tegas Presiden.

Selain bank tanah, Presiden juga mengakui ada masalah terkait perencanaan dan pengendalian tata ruang.

"Terutama integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Saya tahu banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan, misalnya alokasi untuk air bersih untuk rencana lokasi perumahannya atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum yang ada. Ini kewajiban pemda untuk melihat tata ruang yang ada sehingga terintegrasi perumahan dan fasiltias publik," jelas Presiden.

Permasalahan itu juga dialami oleh pengembang perumahan besubsidi.

"Pemerintah sekarang ini sangat 'concern' sekali. Perkiraan kita 2015-2019 subsidi dan belanja untuk perumahan kurang lebih Rp74 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ini sebuah angka yang tidak kecil, meloncat sangat tinggi sekali. mestinya pergerakan di properti ini akan kencang," ungkap Presiden Perumahan bersubsidi itu menurut Presiden mendapakan subsidi berupa fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FPLP).

"Ini juga subsidi, hati-hati, rakyat juga harus tahu bahwa ini adalah subsidi pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik, tidak terbebani oleh bunga. ini subsidinya kurang lebih 7 persen," tambah Presiden.

Selain itu ada juga subsidi ssb, subsisi selisih bunga (SSB).

"Disubsidi 7 persen dari bunga yang ada, kurang lebih berarti masyrakat hanya membayar 4-5 persen bunganya, ini kecil sekali. Saya melihat ini sangat membantu sekali," ungkap Presiden.

Presiden pun menceritakan bahwa ia sudah berkeliling ke Cikarang, Balikpapan, Pekanbaru yang memiliki perumahan bersubsidi yang dibangun swasta namun punya kualitas yang bagus.

"Saya tanya langsung ke masyarakat, saya ingin memastikan bahwa pengguna mendapatkan manfaat betul. Saya tanyakan, berapa sebulan? Diangsur atau dicicil? (Dijawab diangsur) Rp780 ribu per bulan selama 15 tahun, ada yang Rp900 ribu per bulan karena 10 tahun, ada yang Rp1 juta untuk 10 tahun, memang beda-beda terus dengan gaji Rp3,5 juta artinya untuk membayar tidak memberatkan" jelas Presiden.

Karena bila masyarakat mengontrak, uang kontrakan pun sekitar Rp500-600 ribu jadi kami hanya menambahkan sedikit lagi sekitar Rp200 ribu sudah mendapat rumah sendiri.

"Itu yang 'ngomong' masyarakat, rakyat, artinya apa? Masyarakat dimudahkan dengan subsidi FLPP, maupun subsidi SSB," ungkap Presiden.

Masyarakat di berbagai daerah juga banyak yang menanyakan kapan ada perumahan bersubsidi di daerah mereka.

"Itu juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi ini sangat besar dan memang 'back log', kekurangan rumah kita memang masih sangan besar sekali. Terakhr 11,4 juta, kekurangan kita gede sekali. Ini yang harus dikejar dengan kecepatan pembangunan perumahan yang lebih baik lagi," tegas Presiden.


(ANTARA)