Bupati Ingatkan Kades Hati-hati Kelola Dana Desa

Lampung Timur  (ANTARA Lampung) - Bupati Lampung Timur, Provinsi Lampung Chusnunia Chalim mengingatkan para kepala desa di daerahnya untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa, karena pengelolaan keuangan desa tidak seperti mengelola keuangan rumah tangga.

"Kita harapkan para kepala desa jangan mengelola keuangan desa seperti mengelola keuangan rumah tangga," ujar Chusnunia usai menyaksikan penyaluran bantuan sosial nontunai program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur, Rabu (9/8).

Bupati dan wakilnya Zaiful Bokhori menyaksikan langsung penyalurkan bantuan sosial non tunai PKH kepada 547 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Raman Utara.

Bupati Lampung Timur ini juga mewanti-wanti para kepala desa untuk tidak melibatkan keluarga dekatnya dalam mengelola keuangan desa.

Ia memberikan contoh pernah terjadi kasus hukum yang menjerat ayah dan anak terkait pengelolaan keuangan desa.

"Jangan sampai ada kisah lagi kepala desa menjadikan anaknya atau istrinya jadi bendahara, repot nanti, nggak bisa. Berkaca dari kasus yang ada yang ditangani kejaksaan, kalau gak salah ayahnya jadi kepala desa anaknya yang jadi bendahara," ujarnya.

Bupati Lampung Timur ini pun mengingatkan kembali agar kepala desa cermat mengelola dana desa (DD) mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pelaporannya.

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan PKH di Lampung Timur kepada 32.448 KPM untuk tahap 1 dan 2 di tahun 2017.

"Untuk tahun 2017 melalui PKH dari Kementerian Sosial, Bank Mandiri akan menyalurkan sebanyak 32.448 KPM pada 24 kecamatan dengan nilai mencapai Rp32 miliar lebih di wilayah Lampung Timur pada tahap l dan 2 ini," kata Koordinator PKH Lampung Timur Asep Hermawan.

Penyaluran PKH itu memanfaatkan 138 unit Mandiri Link dan penyalurannya telah dimulai sejak Selasa (8/8) hingga Rabu (16/8) di setiap kantor desa masing-masing.

"Hari ini penyalurannya di Kecamatan Raman Utara, ada 11 desa yang kami layani di kantor desa masing-masing," katanya.

Asep menyatakan tidak terdapat kendala dalam proses penyaluran bantuan PKH tersebut.

"Sejauh ini tidak ada kendala dalam penyalurannya, semua lancar, karena sistem penyalurannya lebih sederhana jika dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan atau SMP dan atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Tujuan PKH untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin, kata Asep.

(ANTARA)