Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung dan 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam laporan keuangan tahun 2016 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"BPK memberikan opini WTP kepada pemprov dan 12 pemkab di Lampung. Sedangkan tiga kabupaten lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto, di Bandarlampung, Kamis (20/7).
Ia menyebutkan, selain Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP, yakni Kabupataen Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Waykanan, Kota Bandarlampung, dan Kota Metro.
Tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat mendapatkan opini WDP.
Ia menjelaskan, peringkat status tindaklanjut jumlah dan nilai rekomendasi rata-rata se-Provinsi Lampung, yakni pertama Kabupaten Pringsewu, disusul Tanggamus, dan Provinsi Lampung.
Sementara, Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Barat, Waykanan, dan Kota Metro memperoleh WTP tujuh kali berturut-turut. Sedangkan Kabupaten Tulangbawang Barat meraih enam kali WTP.
"Untuk entitas (daerah) lainnya mengalami tren opini yang berubah-ubah," ujarnya.
Sunarto menjelaskan, tugas BPK ada tiga jenis, yakni pemeriksaan atas laporan keuangan, atas kinerja, dan atas tujuan tertentu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan baik atas laporan keuangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya dalam rangka menciptakan "good governance" khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota pada umumnya.
"Audit laporan keuangan oleh BPK tersebut merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi," jelasnya.
Wakil Gubernur menyambut baik kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI. Hal ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya di bidang keuangan.
(ANTARA)
Berita Terkait
DPRD Bandarlampung minta Perumda Wayrilau memperbanyak sosialisasi
Senin, 18 Maret 2024 15:55 Wib
BPK periksa rinci LK Kementrian Pertahanan 2023 pada unit TNI AD
Kamis, 8 Februari 2024 11:36 Wib
Auditor BPK Riau divonis 4 tahun 3 bulan penjara terlait kasus suap
Jumat, 22 Desember 2023 5:39 Wib
KPK jadwalkan periksa anggota BPK Pius Lustrilanang pada 30 November
Rabu, 29 November 2023 8:54 Wib
Pemkot Bandarlampung mengklaim tiga kualifikasi BPK membaik di 2022
Sabtu, 27 Mei 2023 5:27 Wib
Demi dapatkan predikat WTP, Bupati Meranti diduga menyuap auditor BPK
Jumat, 7 April 2023 22:14 Wib
Ketua BPK Riau turut terjaring OTT KPK
Jumat, 7 April 2023 19:45 Wib
Bupati Lampung Selatan briefing bersama BPK RI Perwakilan Lampung
Kamis, 6 April 2023 6:13 Wib