Tol Trans Sumatera Alternatif Mudik Lebaran 2017

id jalan tol trans sumatera, ruas sabah balau, lampung selatan, tol lampung

Tol Trans Sumatera Alternatif Mudik Lebaran 2017

Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Sidomulyo-Kota Baru di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan, yang bisa dimanfaatkan pemudik Lebaran 2017. (FOTO : ANTARA/Ardiansyah/Dok)

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Kemacetan arus lalu lintas pada ruas utama Jalan Lintas Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ke Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, masih menjadi ancaman kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2017.

Beberapa hari menjelang Lebaran 2017, pengguna kendaraan umum dan pemudik mengeluhkan kemacetan panjang sempat terjadi pada ruas Jalinsum Lintas Tengah di Lampung itu. Kendaraan harus merayap sejak keluar dari Terminal Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menyusuri Jalinsum mendekati batas Kota Bandarlampung.

Saat memasuki ruas Jalan Lintas Tengah Sumatera mendekati Tarahan dan Panjang, Bandarlampung terjadi kemacetan karena kepadatan kendaraan bermotor pada dua sisi, hingga terpaksa berjajar menggunakan jalur pinggir jalan di kedua sisi badan jalan nasional ini.

Petugas kepolisian berusaha mengurai kemacetan itu sehingga di dekat Lapangan Baruna Panjang, menjelang simpang Terminal Panjang, kemacetan arus lalu lintas yang memanjang mulai dapat terurai dan lancar kembali hingga masuk ke Kota Bandarlampung.

Kemacetan arus kendaraan juga terjadi beberapa hari menjelang lebaran ini pada ruas Jalinsum bypass Soekarno-Hatta di wilayah Kota Bandarlampung menuju Natar, Lampung Selatan. Hal itu karena hingga empat hari menjelang Lebaran 2017 masih ada truk lalu lalang di jalan tersebut.

Padahal semestinya truk dilarang melintas sebelum dan sesudah lebaran, kecuali truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan sembako.

Pada Lebaran 2017 ini, ancaman kemacetan panjang di ruas Jalinteng wilayah sekitar Tarahan-Panjang yang selalu menghantui. Ancaan itu diharapkan dapat teratasi dengan alternatif menggunakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih dalam tahap pembangunan, namun baru sebagian ruas yang dapat digunakan menjadi jalur tol fungsional alternatif.

Pihak pengembang JTTS itu telah menyatakan bahwa masyarakat bisa mulai menggunakan JTTS di Provinsi Lampung sebagai alternatif jalur fungsional mudik, terutama ruas Lematang-Kotabaru.

Jalur tol ini dibuka untuk membantu meringankan beban berat jalan nasional (Jalinsum) selama ini selalu dipadati kendaraan.

Namun ruas jalan tol alternatif ini tergolong jalur pendek, hanya sekitar lima kilometer, dari ruas tol Bakauheni-Kalianda-Sidomulyo-Lematang-Kotabaru, mengingat jalur JTTS belum seluruhnya rampung dan masih dikerjakan.

JTTS Lampung memanjang dari Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Terbanggi Besar, Lampung Tengah (140 km) dan berlanjut dari Terbanggi Besar ke Pematangpanggang, perbatasan Provinsi Sumatera Selatan (112 km), dengan total tol sepanjang 252 kilometer (km).

Namun kesiapan JTTS ruas Lematang-Kotabaru dinyatakan dapat digunakan untuk jalur mudik Lebaran 2017 masih dalam tahap uji coba dan belum dikenakan tarif. Selain itu, pengguna sepeda motor dilarang memasuki ruas tol fungsional di Lampung ini karena dinilai akan membahayakan.

Pengembang jalan tol itu berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Polda Lampung untuk memfungsikan jalan alternatif bagi pemudik.

Pengembang jalan tol dari PT Hutama Karya telah menyelesaikan pembangunan fisik dan melengkapi fasilitas penunjang berupa rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat difungsikan selama mudik dan balik Lebaran 2017.



Dikebut

Secara umum hingga kini pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) masih terus dikebut, selain agar bisa dilalui untuk arus mudik dan balik Lebaran 2017, juga mengejar target penyelesaian menjelang pelaksanaan Asian Games ke-18 tahun 2018, dengan tuan rumah Palembang, Sumatera Selatan, (selain DKI Jakarta).

"Tahun ini, pemudik di wilayah Sumatera bisa menjajal sebagian ruas tol Trans Sumatera yang bisa dilalui pemudik secara fungsional dan belum dikenakan biaya," kata Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol Hutama Karya Rizal Sutjipto.

Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar paket 2 jalur fungsional mencapai perkembangan mencapai 97,52 persen. Paket 2 segmen Desa Lematang hingga Kotabaru sepanjang lima km bisa dilalui pemudik secara fungsional sepuluh hari sebelum lebaran (H-10).

Sementara untuk ruas Palembang-Indralaya seksi 1 jalur fungsional mencapai 88,79 persen. Seksi 1 yang menyambungkan Palembang dan Pamulutan bisa dilalui secara fungsional sepanjang tujuh km. Walaupun sempat terjadi ambles di jalur itu, namun segera diperbaiki lagi.

Ruas Medan-Binjai seksi 2 dan 3 yang menyambungkan Helvetia hingga Binjai sepanjang 10 km bisa dilalui fungsional untuk mudik dengan rincian akses Helvetia-Semayang sepanjang enam km dan akses Semayang-Binjai sepanjang empat km.

Jalur fungsional seksi 2 telah mencapai 95,58 persen dan seksi 3 telah mencapai 99,36 persen. Jalur-jalur tersebut sudah dapat dilalui oleh masyarakat pada arus mudik dan balik lebaran dan belum dikenakan tarif.

Ia menambahkan, ruas jalan tol tersebut dibuka pada sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari setelah lebaran (H-10 dan H+10). Jalur tol tersebut masih bersifat fungsional.

Fasilitas seperti marka atau petunjuk, penerangan, pengamanan masih terbatas. Namun PT Hutama Karya telah menyiapkan kendaraan operasional, rescue, derek, ambulans dan patroli jalan raya untuk menjaga keamanan serta kelancaran para pemudik dalam berkendara.

Namun penggunaan ruas tol fungsional itu masih harus berkoordinasi dengan Polri untuk penggunaannya sehingga gerbang masuk dan keluar masih ditutup beberapa hari menjelang Lebaran 2017.

Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS di Lampung Adeham menegaskan bahwa pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 252 kilometer.

"Sedikitnya ada lima masalah terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut," katanya.

Pada umumnya pemilik lahan baik masyarakat maupun perusahaan tidak menerima perhitungan appraisal (penilai) dan menginginkan harga ganti rugi tanahnya naik. Padahal pemerintah telah menetapkan harga sangat wajar sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Karena itu, pemerintah menempuh jalan konsinyasi, yakni mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) dengan status perdata khusus. Namun pada praktiknya Pengadilan Negeri memperlakukannya sebagai perdata umum sehingga penyelesaiannya berlarut-larut, seperti di PN Gunungsugih, Lampung Tengah, dengan persidangan mencapai 19 kali. "Hampir delapan bulan baru selesai," kata Adeham.

Adeham yang juga Asisten II Bidang Ekubang Setprov Lampung menyebutkan masalah berikutnya, yakni terjadi keterlambatan dalam pembayaran uang ganti rugi. "Ada yang menunggu hingga enam bulan sehingga masyarakat marah kepada Tim Percepatan Pembangunan JTTS. Kemudian tumpang tindih kepemilikan lahan dan tak diketahui pemiliknya," ujarnya.

Berkaitan dengan ganti rugi lahan kepada perusahaan, awalnya muncul keengganan padahal sudah melakukan pendekatan baik di daerah maupun pusat. "Alhamdulillah dengan bantuan Kantor Staf Presiden dan para menteri terkait, Insya Allah pembebasan lahan ini dapat tertanggulangi," katanya.

Kantor Staf Presiden (KSP) telah menjadwalkan pemanggilan sepuluh perusahaan di Provinsi Lampung yang terkena pembangunan lintasan JTTS pada 6 Juli 2017. "Pembebasan lahan sepuluh perusahaan yang menguasai 41 kilometer lahan itu dinilai alot karena sebagian besar pemilik dan pengambil keputusan berada di Jakarta," kata Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP Febry Calvin Tetelepta.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KSP pada 7 Juni 2017 terdapat 41 km lahan perusahaan perkebunan yang masih bermasalah terkait pelaksanaan pembangunan JTTS di Lampung.

Karena itu, KSP ikut memediasi dan mengawal agar masalah ini segera selesai paling lambat akhir Juli.

Sepuluh perusahaan besar pemilik hak guna usaha (HGU) lahan terkena pembebasan lahan JTTS tersebut adalah PT Great Giant Pineapple sepanjang 9,9 km, PT Bumi Waras (5,38 km), PT Gunung Madu Plantation (7 km), PT Citra Lamtorogung Persada (1,2 km), PT Huma Indah Makmur (5,33 km) dan PTPN 7 (1,58 km) serta PT Bumi Madu Mandiri (1,4 km).

Kemudian, PT Lambang Jaya (5 km), PT Sumber Indah Perkasa (1,4 km) dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (2,2 km). Pada lahan sepuluh perusahaan itu terdapat tanaman nanas, kelapa sawit, singkong dan karet.

Masalah yang membelit adalah dasar penilaian atau appraisal untuk ganti rugi yang belum cocok antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan memakai appraisal sendiri. Namun sebagian dapat menerima, hanya ada beberapa yang masih bertahan.

Kedeputian 1 KSP yang memiliki tugas mengevaluasi program prioritas nasional dan isu-isu strategis bidang infrastruktur dan energi, memberi dukungan penuh kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk mempercepat pembebasan lahan.

"Keberhasilan Gubernur Lampung di lapangan adalah keberhasilan Presiden sehingga pembangunan tol ini tidak boleh main-main dan harus selesai tepat waktu. Hambatan-hambatan agar dapat diselesaikan secepatnya," kata Febry Calvin Tetelepta.

Presiden Joko Widodo selalu memantau pembangunan JTSS karena merupakan satu dari 225 program unggulan Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Kehadiran KSP dalam proyek JTTS, bukan untuk mengambilalih tugas dan fungsi tim yang dibentuk Gubernur Lampung, tapi memperkuat agar kendala yang tak selesai di tingkat provinsi segera dibawa ke pusat.

Masalah sepuluh perusahaan itu harus tuntas sebelum Juli karena pembebasan lahan milik masyarakat relatif lancar. Targetnya, Juli 2018 jalan tol ini harus selesai untuk menghadapi Asian Games.

Proyek JTTS, termasuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang merupakan ruas tol yang menjadi penugasan langsung oleh Presiden melalui Perpres 117 Tahun 2015 dan masuk ke dalam PSN sesuai Perpres 3 Tahun 2016.

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 185 km dengan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112 km masuk di Provinsi Lampung. Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang melalui empat kabupaten, yakni Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang dan Mesuji.

Asisten II Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung Adeham menyatakan terima kasih dan bersyukur KSP ikut memperkuat Tim Percepatan Pembangunan JTTS karena hampir setahun masalah ini mandek. Meskipun permasalahan di lapangan rumit, dengan dukungan ini tim akan bekerja maksimal sesuai target Presiden Jokowi.

Belakangan, sebanyak 10 perusahaan di Lampung siap melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sehingga pembebasan seluruh lahan bisa tepat waktu pada Juli 2017.

Pertemuan segitiga Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor Staf Presiden dan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung di Kantor KSP Jakarta pada Jumat (9/6) berbuah positif.

Seluruh perusahaan menyatakan siap melepaskan tanah untuk pembangunan jalan tol, kata Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung Iing Sarkim.

Dia menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang konsisten mengawal pembebasan tanah tol. Termasuk juga kepada perusahaan yang koperatif dengan pertemuan itu optimistis pembebasan tanah selesai tepat waktu, yakni akhir Juli 2017.

Setelah pertemuan di KSP tersebut, pihaknya secara maraton terus berkomunikasi dengan perusahaan. Hasilnya para perwakilan perusahaan di Lampung menyatakan mendukung pembangunan jalan tol.

"Kalaupun nanti pada 6 Juli kesepuluh perusahaan itu diundang ke Kantor Presiden, pemerintah ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih karena mendukung pembangunan jalan tol. Jadi, selesai atau masih dalam proses, semua akan diundang," kata Iing Sarkim.

Bahkan lima dari sepuluh perusahaan perkebunan itu telah selesai 100 persen, yakni PT Great Giant Pineapple sepanjang 9,9 km, PT Tunas Baru Lampung (Bumi Waras Group) sepanjang 5,38 km, PT Gunung Madu Plantation (7 km) beserta anak perusahaan PT Bumi Madu Mandiri (1,4 km), dan PT Citra Lamtorogung Persada (1,2 km).

"Ini langkah baik dan maju," kata Iing pula.

Adapun lima perusahaan belum tuntas 100 persen karena ada yang lahannya bersengketa dengan masyarakat dan minta izin menunggu panen.

Ada juga lahan yang masih menunggu penjelasan lebih detail seperti PT Huma Indah Mekar dan PTPN 7 lahan yang terkena jalan tol masih digarap masyarakat karena sejak dibeli belum balik nama sehingga dari total 252 km panjang lahan untuk jalan tol Trans Sumatera di Lampung, 90 persen terbebaskan. Sisa yang 10 persen itu harus selesai akhir Juli 2017.



Hadapi Lebaran

Atas berbagai permasalahan termasuk dalam pembangunan jalan tol sebagian ruas dapat digunakan pemudik, Provinsi Lampung menegaskan siap menyambut arus balik dan mudik pada Lebaran 2017 ini.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah melalui instansi terkait dalam menghadapi Idul Fitri 1438 Hijriyah.

"Bersama dengan instansi terkait seperti Polda, Pertamina, PT ASDP dan satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, kami terus bersinergi untuk melakukan persiapan Lebaran 2017 tersebut," ujar Wagub Bachtiar pada rapat koordinasi kesiapan akhir Operasi Ramadniya Krakatau 2017 Polda Lampung dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1438 Hijriyah.

Pemprov Lampung baik melalui Dinas Perhubungan dan PT ASDP yang bertanggung jawab atas moda transportasinya maupun melalui Kepolisian Daerah Lampung dalam mengambil langkah pengamanan dan suasana yang kondusif saat pelaksanaan mudik.

Merayakan Hari Kemenangan ini akan terganggu apabila menghadapi kondisi kemacetan, kehabisan BBM, kesulitan moda transportasi dan masih banyak lagi masalah yang selalu muncul setiap tahun.

Karena itu, Pemprov Lampung terus meningkatkan sinergi dengan jajaran terkait dalam mengupayakan momentum mudik Idul Fitri 1438 Hijriyah aman dan nyaman bagi para pemudik, khususnya di Provinsi Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengatakan pihaknya akan melakukan operasi kepolisian terpusat "Ramadniya Krakatau 2017" dengan total kekuatan 4.952 personel gabungan dari seluruh instansi terkait diadakan selama 16 hari dimulai sejak 19 Juni hingga 4 Juli 2017 guna mewujudkan situasi Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan pihaknya menyiapkan rumah sakit keliling dan pos pelayanan kesehatan yang terbagi pada tiga jalur lintas utama, yakni Jalan Lintas Timur Sumatera, Lintas Tengah dan Barat dengan total 74 posko kesehatan.

PT Pertamina juga telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi, di antaranya penambahan BBM ke SPBU dengan stok premium 50 persen, solar 5 persen, pertamax 65 persen dan pertalite 55 persen.

Pertamina juga menambah waktu pelayanan di Terminal BBM Panjang menjadi 24 jam, penyiapan RAE suplai dari TBBM dan suplai ke SPBU, membentuk SPBU kantong dan SPBU buffer untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki.

Sedangkan untuk kesiapan moda transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersinergi dengan PT ASDP Cabang Bakauheni menyiapkan bantuan 40 bus di Pelabuhan Bakauheni dan Terminal Induk Rajabasa, menyiapkan 56 kapal yang siap beroperasi serta posko-posko terpadu untuk memberikan pelayanan kepada pemudik.

Berbagai persiapan telah dilakukan tidak hanya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang merayakan lebaran dengan penuh suka cita.

(ANTARA)