Jakarta (Antara Lampung) - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyampaikan kemajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia di sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti disampaikan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan bidang kesehatan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan, di antaranya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini telah dimiliki oleh lebih dari 175 juta warga Indonesia," kata Menkes Nila F. Moeloek di Jenewa, Swiss, Selasa (23/5) waktu setempat.
Menkes RI menyampaikan bahwa JKN merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat nasional, yaitu untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan.
Selain JKN, Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai inovasi untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Melalui pelaksanaan "Nusantara Sehat" sejak awal 2015, saat ini telah lebih dari 1.500 tenaga kesehatan berada di lebih dari 300 puskesmas di pelosok nusantara, terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil.
Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pelayanan rumah sakit rujukan dengan penempatan wajib para dokter spesialis di berbagai wilayah tertentu. (http://www.antaranews.com/berita/628121/peserta-bpjs-kesehatan-nilai-pelayanan-rsim-baik)
Dalam sidang tahunan WHO itu, Menkes RI menekankan bahwa rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan telah sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, pada 2015. Agenda tersebut memuat 17 sasaran dan 169 capaian yang bersifat lintas-sektoral.
Nila juga menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam penanganan pandemi lintas batas negara.
"Kerja sama tersebut akan membantu upaya Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional karena saat ini banyak sekali wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seiring dengan kemajuan teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas penduduk," ungkap Menkes RI. Terkait Hal itu, Indonesia siap melaksanakan Joint External Evaluation WHO untuk melakukan evaluasi pada sistem kesehatan nasional pada November 2017.
Salah satu capaian penting Pemerintah Indonesia dalam kaitan pelaksanaan standar implementasi kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh WHO adalah penyelesaian Rencana Aksi Nasional Resistensi Anti Mikroba melalui pendekatan multi-sektor.
ANTARA
Berita Terkait
BPJS Kesehatan Bandarlampung berikan layanan JKN selama libur Lebaran
Rabu, 20 Maret 2024 10:26 Wib
Dirut BPJS Kesehatan sebut waktu tunggu peserta JKN di faskes cuma dua jam
Kamis, 7 Maret 2024 22:43 Wib
Keluarga pasien korban penolakan RSUD Ahmad Yani akan lapor ke Ombudsman
Kamis, 8 Februari 2024 12:14 Wib
6.895 anggota KPPS di Kota Bengkulu terjamin BPJS Kesehatan
Jumat, 2 Februari 2024 22:01 Wib
Dekatkan layanan, BPJS Kesehatan Palembang buka JKN keliling
Jumat, 19 Januari 2024 19:13 Wib
Mahfud Md: Dengan KTP Sakti orang bisa berobat tanpa BPJS
Jumat, 12 Januari 2024 21:05 Wib
BPJS Keliling, upaya BPJS Kesehatan Bandarlampung maksimalkan pelayanan
Jumat, 24 November 2023 19:48 Wib
BPJS Kesehatan Bandarlampung optimalkan teknologi digital tingkatkan layanan
Kamis, 23 November 2023 16:28 Wib