Kemensos Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

id mensos dan penghargaan, khofifah indar parawansa, pelayanan publik

Kemensos Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Menteri PAN RB Asman Abnur (tengah) disaksikan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal (kanan) pada malam penganugerahan Top 99 Inovasi pelayanan Publik 2017 di Gelora Joko S

Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian Sosial berhasil meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) lewat Program Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Gelandangan dan Pengemis di Masyarakat (Risol Gepeng Mas).

"Inovasi yang dilakukan Kemensos menjadi cara untuk mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan efisien, khususnya dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/5).

Penghargaan diberikan langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu malam.

Khofifah mengatakan, program inovatif "Risol Gepeng Mas" merupakan alternatif untuk memberikan jawaban terhadap terbatasnya daya tampung pelayanan dalam panti yang dapat diberikan Kementerian Sosial kepada gelandangan dan pengemis.

Program tersebut diprakarsai Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi yang notabene merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

"Melalui model pelayanan luar panti berbasis masyarakat, program tersebut menyentuh lebih banyak gelandangan dan pengemis tanpa dibatasi oleh daya tampung panti, jam kerja dan waktu pelayanan," katanya.

Tidak hanya itu, program tersebut juga dinilai berhasil meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan sosial gelandangan dan pengemis.

"Permasalahan sosial tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, butuh peran serta swasta dan masyarakat," tambahnya.  (ANTARA)