Waykanan Miliki Program Butuh Dukungan Pusat

Waykanan, Lampung  (ANTARA Lampung) - Bupati Waykanan, Lampung, Raden Adipati Surya mengatakan, ada beberapa program yang perlu dukungan pemerintah pusat dan provinsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setidaknya ada enam persoalan yang perlu mendapat dukungan pusat dan provinsi," kata dia pada Musrenbang di Waykanan, Rabu.

Keenam persoalan tersebut, yakni peningkatan ruas jalan menuju akses ke pintu tol Trans Sumatera, mulai dari ruas jalan Simpang Empat-Blambangan Umpu sampai ruas jalan Tajab-Adijaya dengan total panjang 112,225 kilometer (km).

"Hal ini dapat menjadi jalan penghubung antara lintas tengah dan lintas timur Sumatera," kata dia.

Kedua, pembangunan duplikat Jembatan Way Umpu yang berada di ruas jalan lintas tengah untuk memperlancar akses kendaraan karena usia dan kondisi jembatan yang mulai rusak akibat kendaraan-kendaraan bertonase besar.

Selanjutnya, permasalahan tapal batas antara lain tapal batas antara Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kecamatan Negeribesar Kabupaten Waykanan, tapal batas Kabupaten OKU Timur dan Kecamatan Waytuba, Kabupaten Waykanan, tapal batas Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waykanan belum terselesaikan.

Program selanjutnya, normalisasi Sungai Way Umpu di Kecamatan Blambanganumpu serta peningkatan saluran irigasi di Wilayah Kecamatan Banjit, Baradatu, Buay Bahuga, Bumiagung dan Bahuga.

"Dalam upaya pelayanan kesehatan kami masih Kekurangan tenaga medis terutama dokter gigi dan dokter spesialis," kata dia.

Terakhir terkait ditariknya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi tahun 2017, agar provinsi dapat memberi perhatian mengingat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Waykanan tahun 2015 masih rendah, yaitu 7,32 tahun dengan APK SMA 71,20.

Adipati menjelaskan, saat ini berada pada RPJMD fase ketiga dari RPJPD Kabupaten Waykanan 2005-2025.

"Artinya sudah 17 tahun kita membangun Waykanan dengan hasil yang sudah dirasakan bersama. Ada beberapa capaian keberhasilan pembangunan, walaupun masih banyak kekurangan yang harus diselesaikan. Saat ini masyarakat sangat mengharapkan hasil kinerja pembangunan yang segera dapat dirasakan manfaatnya," kata dia.

Kewajiban yang harus dilakukan, menurut bupati, adalah memperbaiki kekurangan dan ketimpangan atas pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

Karena itu, semua pihak dituntut untuk dapat melakukan kajian secara komprehensif tentang kondisi daerah sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masalah dan kondisi faktual masyarakat.

"Penyelenggaraan musrenbang ini merupakan bagian penting dalam rangka menyusun konsep perencanaan pembangunan tahun anggaran 2018, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021," kata dia.

Bupati Waykanan itu menambahkan, melalui Musrenbang ini diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan, yang perlu dukungan pendanaan APBD, APBD Provinsi, APBN dan APBK (Kampung) sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018.(Ant)