Pemprov Lampung Dapat Penghargaan dari Taspen

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan dari PT Taspen atas kedisiplinan dalam melakukan pembayaran Iuran Wajib Pegawai.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis di Bandarlampung, Kamis, (16/2) menjelaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kabupaten dan kota serta Provinsi Lampung yang telah disiplin dan menujukkan komitmen dalam penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Sangat membanggakan karena ketiga hal tersebut merupakan hak pegawai yang disetorkan kepada PT Taspen tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi kabupaten/kota yang belum membayar kewajiban iuran JKK dan JKM di tahun 2016, saya mengharapkan agar segera dilakukan pembayaran, karena dengan adanya keterlambatan dapat mengganggu proses administrasi," ujarnya.

Ia menyebutkan, Taspen telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal kesejahteraan terhadap ASN.

Karena itu, pihaknya berharap kepada satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk dapat terus meningkatkan koordinasi sehingga berbagai program dan kegiatan dapat berjalan dengan sinergis.

"Berbagai inovasi dan program kepedulian yang dilaksanakan juga menunjukkan bahwa Taspen tidak pernah berhenti dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, semoga upaya dan kerja keras ini diharapkan dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang," katanya.

Kepala Cabang PT Taspen Provinsi Lampung Sri Handaryanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan bagi para peserta khususnya terhadap ASN.

"Kami tidak akan dapat meningkatkan pelayanan apabila pemerintah daerah dan KPPN tidak ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi ASN sesuai dengan visi, yaitu menjadi pengelola dana pensiunan dan tabungan hari tua serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya sehingga PT Taspen pernah mendapatkan penganugerahan penghargaan dari Menteri BUMN dan penghargaan dari Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Pihaknya dalam pelayanannya juga telah melakukan inovasi layanan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta salah satunya adalah SIM Gaji yang tujuan memudahkan penyediaan data dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data dari IWP.

Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana mengatakan bahwa selain Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Kota Bandarlampung juga termasuk disipli dalam penyetoran IWP.

Sedangkan, untuk kedislipinan penyetoran JKK dan JKM kabupaten/kota yang turut mendapatkan penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2008 tentang IWP dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).   (Ant)