Mensos Minta Dinsos Pahami Penyaluran Bantuan Nontunai

id mensos dan penanganan fakir miskin, menteri sosial, khofifah idar parawansa

 Mensos Minta Dinsos Pahami Penyaluran Bantuan Nontunai

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan pemaparan terkait penangangan fakir miskin perkotaan saat sosialisasi program tersebut di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/2). Sosialisasi itu bertujuan agar program penanganan fakir miskin tersebut b

...Ini kerja keras, kerja berat, dan kerja besar. Kita perlu bergandeng tangan bersama. Jika program ini sukses, kita pasti ikut lega melihat senyum bahagia para penerima manfaat yang telah berhasil dientaskan dari kemiskinan, kata Mensos...
Surabaya (ANTARA Lampung) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta dinas sosial provinsi dan kota/kabupaten benar-benar siap dan memahami secara komprehensif sistem penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Tahun 2017 nilai BPNT mencapai Rp1,6 triliun. Jumlahnya begitu besar maka saya minta pemda dan dinsos menguasai mekanismenya," kata Khofifah dalam penutupan Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait sistem baru penyaluran bantuan ini seperti apa itu subsidi pangan, apa bedanya dengan bantuan pangan. Dinsos harus bisa menjelaskan hal itu kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia mengatakan pada 2017 ada 1,4 juta keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan ditargetkan pada 2018 menjadi 10 juta KPM.

Khofifah mengatakan BPNT merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam Rapat Terbatas Maret, April, dan Juni 2016, Presiden memberi arahan agar bansos makin diintegrasikan secara nontunai dan subsidi pangan akan dikonversi dengan bantuan pangan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).

Presiden mengarahkan agar penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal sebagai raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun 2017.

"Subsidi Pangan saat ini dikonversikan menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai. Bapak, ibu akan ditanya tentang hal ini. Maka kuasai hal ini karena secara terminologis mempunyai perbedaan yang signifikan," papar Mensos.

Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan diikuti 179 orang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial di 98 kota dan enam kabupaten,serta peserta tambahan dari Kabupaten Pali, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Samosir, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Bintan.

"Ini kerja keras, kerja berat, dan kerja besar. Kita perlu bergandeng tangan bersama. Jika program ini sukses, kita pasti ikut lega melihat senyum bahagia para penerima manfaat yang telah berhasil dientaskan dari kemiskinan," kata Mensos. (Ant)