PGRI Bertanggungjawab Lindungi Siswa dari Hoax dan Fitnah

id Perangi Hoax dan Fitnah, Perani Hoax. Dewan Pers Perangi Hoax, Dewan Pers, Komunikonten, PGRI

PGRI Bertanggungjawab Lindungi Siswa dari Hoax dan Fitnah

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kedua dari kiri) bersama narasumber diskusi "Strategi Menang Melawan Hoax dan Fitnah", diadakan Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (25/1).(FOTO: ANT

Jakarta (ANTARA Lampung) - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr Unifah Rosyidi mengatakan, PGRI bertanggungjawab mendidik 54 juta siswa agar mampu mengenali dan menghadapi hoax dan fitnah, baik itu berita maupun informasi.

Unifah menegaskan komitmen PGRI itu, dalam diskusi berjudul "Strategi Menang Melawan Hoax dan Fitnah", diadakan Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (25/1), dengan moderator Husein Sanusi.

"Kami siap mengadakan literasi digital untuk para guru, namun perlu dukungan semua pihak. Banyak informasi aneh sekarang, seperti bumi itu datar, tips pengobatan yang mengada-ada, belum lagi berita-berita bohong yang bisa memecah persatuan bangsa. Kami dari PGRI mengajak semua pihak, mari kita lindungi 54 juta siswa, poin-poin dari diskusi Komunikonten ini, akan kami bawa ke rapat PGRI," kata Unifah pula.

Sedangkan Hariqo Wibawa Satria (Direktur Eksekutif Komunikonten) menjelaskan, siswa harus didorong jadi produsen konten sesuai  minat dan bakatnya.

Karena itu, pemerintah pusat/daerah, kementerian/lembaga, organisasi swasta, dan lainnya harus memperbanyak lomba-lomba yang mengajak siswa memproduksi konten.

"Sebanyak 54 juta siswa harus jadi pembuat konten, bukan sekadar penyebar konten, mereka harus jadi generasi upload, bukan semata generasi download. Saya usul, agar siswa yang produktif memproduksi dan mengupload konten positif, inspiratif, kritik membangun di internet diberikan hadiah," ujar Hariqo lagi.

Hariqo Wibawa menambahkan, solusi lain melawan hoax dan fitnah adalah memanggil semua pengusaha media sosial dan menagih komitmennya menghapus berita hoax dan fitnah.

"Hoax dan fitnah bisa dideteksi dengan teknologi, tapi ini tidak akan akurat 100 persen, karenanya manual juga harus dilakukan. Jadi saran saya, mereka para pengusaha twitter, facebook, instagram, google, dan lainnya harus menambah SDM di kantornya masing-masing untuk menghadapi hoax dan fitnah, teknologi oke, tapi pemantauan manual tetap harus dilakukan," ujar Hariqo lagi.

Narasumber lainnya, Dr Ahmad Mukhlis Yusuf dari Pokja Revolusi Mental yang juga mantan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA dalam diskusi tersebut memaparkan agar berita yang kita sebar wajib memenuhi asas kebenaran dan manfaat, jika dua hal ini tidak terpenuhi, maka solusinya adalah kita buat berita yang benar dan bermanfaat.

Mengutip Presiden RI Pertama Ir Soekarno, Ahmad Mukhlis Yusuf mengatakan, "kita harus menggembleng manusia Indonesia jadi manusia baru yang punya integritas, kapasitas dan semangat gotong-royong. Kami siap bekerjasama dengan PGRI dan organisasi lainnya. Sekaranglah saatnya kita bangkit. Mental penikmat konten, harus diganti menjadi pembuat konten. Guru, wartawan, anak muda, pemuka agama, harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing," ujar Ahmad Mukhlis Yusuf.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, perjuangan melawan hoax adalah perjuangan panjang, harus tekun, konsisten, dan fokus dilakukan, sebab jangankan masyarakat umum, wartawan sekali pun bisa juga salah mengutip sumber berita, sehingga hoax menyebar di masyarakat. 

Yosep yang akrab disapa Stanley itu, menjelaskan berita bohong di media online dibuat dengan berbagai tujuan, di antaranya mendapatkan keuntungan dari kunjungan pembaca, orang iseng, dan ada juga berita-berita hoax yang dibuat oleh kelompok bayaran.

Karena itu, menurutnya, masyarakat juga harus bisa membedakan mana info media dan mana info berita, beda pers dan media sosial, sehingga paham mana yang hoax dan mana yang fakta.

"Kita berharap jangan ada lagi kejadian seperti pengumuman hasil Pilpres 2014, maksudnya ada media yang memberitakan pasangan A menang, media lain memberitakan pasangan B menang. Ini harus kita ambil pelajaran, sekarang tugas kita terus mendorong integritas media dan terus mendidik masyarakat, salah satunya seperti diskusi-diskusi yang diadakan oleh Komunikonten ini," katanya lagi.

Sebagai tindaklanjut dari diskusi itu, Komunikonten akan mengadakan aksi lapangan, yaitu penandatanganan spanduk "Deklarasi Hidup Tanpa Hoax dan Fitnah; Kolaborasi Pengguna Media Sosial untuk Kepentingan Nasional" pada hari bebas kendaraan (Car Free Day), Minggu (29/1) pukul 06.30 sd. 09.00 WIB, di samping Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kegiatan ini akan dimeriahkan  oleh aksi flashmob dari Teater Psikologi Universitas Indonesia (UI). Masyarakat yang ingin hadir dapat menghubungi: 085201459950, 083874628589.