Mendikbud: Pendidikan Karakter Dimulai Tahun Ajaran 2017

Jakarta (ANTARA Lampung) - Program Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan bisa diterapkan mulai tahun ajaran 2017 di 1.500 sekolah di Indonesia, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Program Penguatan Pendidikan Karakter diuji coba tahun ini di 1.500 sekolah ditopang dengan beberapa kabupaten kota menawarkan secara sukarela sebagai uji coba, sehingga diharapkan nanti paling tidak 1.500 sekolah yang akan melaksanakannya," kata Muhadjir di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, Senin.

Muhadjir menjelaskan metode pendidikan karakter berbeda dengan metode pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran pendidikan karakter dilakukan secara variatif seperti bermain peran, permainan simulasi, mengerjakan proyek, dan lainnya.

Selain itu, waktu pembelajaran satu mata pelajaran bisa dilakukan selama delapan jam dalam satu hari penuh, di samping juga tempat belajar yang bisa dilakukan di dalam atau luar kelas.

"Misalnya mata pelajaran PPKN dengan berbagai macam aktivitas, tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas dengan berbagai macam metode tidak hanya ceramah tapi juga bermain peran, simulasi game, dan seterusnya. Kita harapkan penanaman nilai Pancasila lebih tertanam baik dan mendalam dibanding sistem konvensional," kata dia.

Muhadjir menyebut Program Penguatan Pendidikan Karakter tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, melainkan hanya perubahan metode pembelajaran.

Dia memaparkan sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam memberikan metode belajar yang baru sesuai kreativitas masing-masing.

"Nanti mata pelajaran yang lain juga bisa tidak hanya PPKN. Kalau di SD hanya enam mata pelajaran, bisa dilakukan satu hari. Misalkan matematika, sehari penuh (belajar) matematika," kata dia.

Namun pemerintah tidak memaksakan seluruh sekolah di Indonesia menerapkan Program Penguatan Pendidikan Karakter.

"Memang banyak 'problem', masih ada sekolah yang pagi sore bergantian, fasilitasnya kurang memadai. Tapi tidak harus kita paksakan secara langsung," kata Muhadjir. (Ant)