TPID Lampung Perkuat Koordinasi Antisipasi Gejolak Harga

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Lampung mengadakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi gejolak harga pada awal tahun 2017.

"Meski inflasi Provinsi Lampung pada 2016 tercatat cukup terkendali, namun demikian, Bank Indonesia mencermati meningkatnya risiko gejolak harga di awal 2017," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Arief Hartawan, di Bandarlampung, Jumat (13/2).

Risiko tersebut, lanjutnya, terutama akan bersumber dari gejolak harga pangan (volatile food) dan harga yang ditetapkan pemerintah (administered prices).

Menurutya, untuk mengantisipasi meningkatnya tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia menginisiasi rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung pada Kamis (12/1) 2017 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan, dari hasil koordinasi TPID se-Provinsi Lampung, perkembangan harga-harga saat ini masih dalam tingkat yang wajar.

Namun demikian, Rapat Koordinasi TPID memandang perlu segera dilakukan langkah antisipatif sebagai berikut, pertama, dalam jangka pendek akan memperkuat stok Bulog untuk operasi pasar komoditas cabai yang harganya mulai meningkat cukup tinggi di beberapa Kota di Lampung.

Kedua, mendorong rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri di pekarangan rumahnya. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung akan menjajaki kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi, serta SMK pertanian untuk penyediaan bantuan bibit cabai dalam polybag.

Ketiga, akan melakukan koordinasi dengan seluruh TPID dengan secara lebih intensif untuk mendeteksi secara dini potensi tekanan harga, sehingga dapat segera merumuskan langkah-langkah yang diperlukan.

"Dalam kaitan ini, berbagai informasi tentang harga, produksi, dan distribusi bahan-bahan pokok akan menjadi fokus perhatian bagi TPID di seluruh Provinsi Lampung," ujarnya.

Keempat, mengintensifkan komunikasi dalam rangka meminimalkan dampak kenaikan harga yang ditimbulkan dari penetapan harga oleh pemerintah (administered prices). Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan mengurangi subsidi listrik secara bertahap khususnya rumah tangga dengan daya listrik 900 Va, menaikkan cukai rokok, kenaikan harga BBM non-subsidi sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia, serta penyesuaian biaya pengurusan BPKB dan STNK.

"Antisipasi yang diperlukan terkait dengan kenaikan harga BBM, yang dapat memicu dampak tidak langsung terhadap kenaikan tarif angkutan umum, serta tarif untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok," ujarnya pula.

Mencermati kenaikan harga BBM non subsidi pada 5 Januari 2017 yang berkisar antara Rp300-Rp450 per liter, diperkirakan belum akan memberikan dampak yang signifikan pada inflasi indeks harga konsumen di Lampung. Hal ini karena pengguna dari BBM non subsidi yang masih relatif terbatas, serta kendaraan umum yang menggunakan BBM subsidi yang harganya tidak mengalami kenaikan. (Ant)