Gowa (Antara Lampung) - Pemerintah Kabupaten Gowa mulai 1 Januari 2017, keluar dari program integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan beberapa pertimbangan.
"Mulai 1 Januari 2017 ita keluar dari integrasi BPJS Kesehatan karena menghargai kontrak kerja sama yang diteken oleh Plt bupati sebelumnya dan berakhir per 31 Desember," ujar Bupati Gowa, Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan di Gowa, Rabu.
Dia mengatakan, penghentian integrasi itu karena salah satunya adalah untuk penghematan anggaran karena besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk membayar klaim tersebut.
Bukan cuma itu, alasan lainnya karena dirinya sedang menggugat beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di Mahkamah Konstitusi (MK). (Lima RS swasta di NTB putuskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan)
"Prosesnya masih jalan di MK dan kita memang menolak kata 'wajib' dalam undang undang BPJS itu. Kita punya program kesehatan gratis yang sudah jalan sejak lama," katanya.
Penghentian integrasi dengan BPJS Kesehatan itu sudah disampaikannya sejak setahun lalu dan telah menyurat langsung ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kita sudah sampaikan sama provinsi kalau kita di Gowa ada program kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Program ini masih berjalan sampai sekarang," jelasnya.
Adnan mengaku jika anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan gratis bagi 119 ribu warga miskin itu yakni sebesar Rp14 miliar pada tahun 2016 di luar dari anggaran untuk program BPJS.
Selain anggaran sebesar Rp14 miliar untuk 119 ribu jiwa warga miskin itu, Pemkab Gowa juga telah mengalokasikan Rp4 miliar dana tambahan untuk BPJS Kesehatan. (Tiga RS swasta di Bali hentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan)
"Kesehatan gratis 2017 kita menganggarkan Rp16 miliar. Pada tahun 2016 alokasi kesehatan gratis Rp14 miliar, kemudian kita setor lagi Rp4 miliar. Jadi, total anggaran Rp20 miliar. Ini sangat besar karena dobel pembayarannya," kata dia.
