Mengoptimalkan Potensi dan Perekonomian Lampung

Bandarlampunga (ANTARA Lampung) - Tahun 2016 merupakan tahun konsolidasi bagi perekonomian domestik karena pemulihan ekonomi global masih lemah dan diliputi oleh ketidakpastian.

Indonesia patut bersyukur masih dapat tumbuh cukup tinggi di kisaran 5 persen dan diikuti oleh stabilitas harga yang terjaga pada level yang cukup rendah.

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi di Provinsi Lampung pada Triwulan III 2016 tumbuh di atas angka nasional, dan menempati peringkat kedua tertinggi di wilayah Sumatera.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Arief Hartawan menilai secara umum kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2016 tercatat cukup baik. Hal itu tercermin: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tercatat cukup tinggi, sedikit di atas 5 persen (year on year); kedua, sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga masih cukup kuat.

Ketiga, investasi masih tumbuh positif meskipun pada level yang cukup rendah; keempat, inflasi yang terkendali di bawah level nasional dan menjadi salah satu provinsi di Sumatera dengan tingkat inflasi yang berada di batas bawah sasaran inflasi 4 persen plus minus 1 persen; kelima, pertumbuhan kredit yang sejalan dengan nasional, didukung nonperforming loan (NPL) yang secara rata-rata lebih rendah daripada nasional.

Meskipun demikian, kata Arief, agar pertumbuhan tidak hanya survive dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang, Lampung perlu melakukan "extra efforts" untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (broadbase) dan meningkatkan kinerja ekonominya agar dapat tumbuh lebih tinggi daripada level yang ada saat ini.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memberikan masukan/rekomendasi kebijakan di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan Forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 2016.

Acara tersebut, lanjut dia, merupakan sarana komunikasi Bank Indonesia untuk menyampaikan pandangannya mengenai pencapaian kinerja ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Lampung selama setahun terakhir, peluang, tantangan, dan risiko yang akan dihadapi pada tahun mendatang.

Hal itu sangat penting dalam merumuskan strategi atau kebijakan daerah yang lebih baik. Dalam pertemuan tahunan kali ini, Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung mengusung tema besar tentang pentingnya mengoptimalkan potensi dan memperkuat resiliensi untuk mewujudkan perekonomian Lampung yang berkelanjutan dan inklusif.

"Dalam kaitan ini, Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik dalam mengantisipasi pengembangan industri pengolahan maupun di bidang kepariwisataan," jelas Arief.

Pertemuan itu juga diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga, terutama dalam membagi informasi bagaimana kerja sama pengelolaan antara swasta dan pemda yang saling menguntungkan, kiat-kiat dan prasyarat yang diperlukan dalam mengembangkan dan mengelola kawasan industri maupun kawasan wisata, serta berbagai strategi yang menjadi kunci sukses dalam pengelolaan kawasan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung itu mengingatkan beberapa hal penting yang perlu segera disiapkan oleh Provinsi Lampung terkait pengembangan kawasan industri adalah komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola kawasan, penyediaan infrastruktur, fasilitas dan jasa penunjang yang andal, pelayanan pada investor, "link and match" antara industri dan pendidikan, termasuk antisipasi/respon terhadap berbagai permasalahan yang timbul, baik yang bersifat konvensional maupun permasalahan industrial.

Terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis kekayaan alam agar memberikan hasil yang optimal, provinsi Lampung perlu memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengelolaan kawasan wisata untuk mengantisipasi permasalahan pendanaan, serta menarik investor masuk, `one stop shopping` proses perizinan pengusahaan, terutama di bidang kepariwisataan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar untuk pengembangan kawasan dengan mengubah paradigma dan perilaku masyarakat yang tadinya `dilayani` menjadi semangat untuk `melayani`.

Di sisi lain, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya segenap jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Lampung untuk bersinergitas dan memiliki kesamaan pandang dalam melaksanakan program, strategi, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran pengembangan ekonomi ke depan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkeadilan/inklusif.



Bentuk Tim Kerja



Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim kerja sama antardaerah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah setempat.

"Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama antardaerah, lembaga nondepartemen, swasta, BUMN, BUMD, yayasan, lembaga di luar negeri dan lainnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono di Bandarlampung, Rabu (7/12).

Ia menyebutkan TKKSD mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan, menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga.

Selain itu, menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah, membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan, menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama.

Berikutnya, memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota.

"Diharapkan juga seluruh jajaran satuan kerja terkait di lingkungan pemprov dapat meningkatkan kinerja guna mempercepat pembangunan di daerah ini dengan harapan dapat mewujudkan keberhasilan dan percepatan pembangunan menuju Lampung maju dan sejahtera," ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Fahrizal Darminto mengatakan bahwa tim koordinasi terdiri atas dua anggota: anggota tetap dan anggota tidak tetap.

Anggota tetap terdiri atas kepala SKPD yang yang membidangi pemerintahan dan kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, sedangkan anggota tidak tetap terdiri atas kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama, kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama, dan tenaga ahli/pakar.

"Begitu membentuk tim, kami harus langsung melakukan inventarisasi semua regulasi-regulasi agar siap ketika bertemu dengan partner kerja sama. Kami sudah menguasai regulasi dan tahapan apa yang akan dipakai nantinya dalam kerja sama dengan pihak terkait," ujarnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Lampung cukup baik, menurut dia, belum menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan masih adanya konsolidasi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran swasta dalam optimalisasi potensi perekonomian Provinsi Lampung.

Serta diperlukan pula untuk memperkuat resiliensi perekonomian domestik untuk menghadapi tekanan siklus bisnis yang makin pendek, bergejolak, dan sulit untuk memprediksinya. (ant)