Wagub : Hunian Layak Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus

id wakil gubernur lampung, bachtiar basri,

Wagub : Hunian Layak Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat membuka Workshop Habitat di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jum’at (28/10) (FOTO: ANTARA Lampung/ist)

...Pemenuhan hunian layak yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Bachtiar...
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan, pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Pemenuhan hunian layak yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Bachtiar pada acara Workshop Habitat, di Bandarlampung, Jumat (28/10).

Ia menyebutkan, keterbatasan kapasitas pengembang yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya masyarakat yang belum tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut, lanjutnya, berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Bachtiar Basri menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi permasalahan perumahan dengan melakukan kebijakan percepatan pembangunan perumahan yang dicapai melalui peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Selain itu, didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kebijakan tersebut antara lain, peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif.

Kemudian, peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan, penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan serta revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.

Wagub Lampung itu mengatakan bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.

"Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tinggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia," ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia itu dihadiri oleh Koordinator Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jurni Makmurniati, Wakil Bupati Waykanan Edward Antony, Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Edarwan.(Ant)