BI: Biaya pendidikan di Bandarlampung dorong inflasi

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyatakan bahwa kenaikan biaya pendidikan di Kota Bandarlampung, menyebabkan inflasi September 2016 cukup tinggi, dengan kenaikan terbesar di akademi dan perguruan tinggi.

"Indeks harga konsumen pada September tercatat sebesar 0,28 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 0,22 persen," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Arief Hartawan, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyebutkan, kenaikan inflasi pendidikan di September terutama karena kenaikan pada komponen jasa pendidikan yang disumbang oleh kenaikan biaya sekolah swasta.

Menurutnya, semakin banyaknya sekolah swasta dengan standar kualitas yang baik di Lampung, membutuhkan biaya pendidikan yang lebih tinggi.

Inflasi September yang cukup tinggi tersebut berbeda dengan pola historisnya dalam tiga tahun terakhir yang mencatat inflasi cukup rendah yakni rata-rata 0,16 persen.

Kelompok administered price di Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 0,29 persen terutama akibat kenaikan harga rokok.

Namun demikian, lanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi di Provinsi Lampung dapat diredam karena pada saat yang sama kelompok pangan masih mengalami deflasi sebasar minus 0,26 persen.

"Dengan perkembangan ini, inflasi IHK Provinsi Lampung secara tahunan tercatat 2,46 persen, dan secara kumulatif sembilan bulan pertama di 2016 inflasi masih cukup rendah, yakni sebesar 1,19 persen," ujarnya.

Arief mengatakan bahwa kelompok bahan makanan deflasi yang cukup dalam terjadi pada penurunan harga komoditas bawang merah, cabai rawit, dan elur ayam ras.

"Hal itu, sejalan dengan hasil survei pemantauan harga yang dilakukan oleh BI Lampung, dimana faktor penyebab penurunan harga beberapa komoditas pangan terutama karena musim panen sehingga menyebabkan peningkatan pasokan," jelasnya.

Ia menyebutkan, komoditas beras yang hanya tercatat penyumbang inflasi Kota Metro, namun tidak signifikan menjadi penyumbang inflasi di tingkat provinsi. (Ant)