Jakarta (ANTARA Lampung) - Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan BPJS Kesehatan perlu untuk lebih meningkatkan kinerja karena sampai saat ini masih banyak keluhan di tengah masyarakat terkait program jaminan kesehatan nasional tersebut.
"Kekeliruan yang terjadi adalah adanya tagihan dobel. Ayah mendapatkan tagihan untuk satu keluarga, dan tagihan serupa juga muncul pada anaknya sehingga banyak peserta bingung," kata Nihayatul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kebingungan tersebut juga ditambah dengan aturan yang yang menetapkan peserta yang belum membayar tunggakan lebih satu bulan akan dibekukan sementara, yang membuat semakin banyak warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan juga semakin bertumpuk kekecewaannya.
Politisi PKB itu menyayangkan buruknya pelayanan BPJS Kesehatan padahbal lembaga itu mendapat jaminan biaya dari pemerintah.
Selain itu, sistem yang membayar untuk satu keluarga merupakan logika seperti "zaman dulu" yang menyiratkan bahwa hanya bapak yang bertanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga.
"Padahal sekarang ini semua anggota keluarga memiliki akses ekonomi. Masalah lain, tidak semua orang memiliki penghasilan tetap setiap bulan, hingga pasti dapat membayar cicilan satu keluarga setiap bulannya," katanya.
Nihayatul juga menemukan sejumlah permasalahan lainnya antara lain adalah masih ditemukan tidak validnya data peserta non-Penerima Bantuan Iuran padahal warga yang menjadi peserta itu dibayar oleh APBN. "Ini yang dijamin dibayar tagihannya sama pemerintah masih amburadul, bagaimana kalau yang bayar mandiri?" tandasnya.
Untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik dari BPJS, Nihayah akan terus mengawasi kinerja BPJS baik melalui investigasi di lapangan, maupun menegur langsung BPJS.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengoptimalkan program promotif dan preventif pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pak Wapres mengingatkan pentingnya promotif dan preventif untuk kemudian pemanfaatan ini justru jangan jadi kebanggan. Banyak orang sakit itu menjadi indikator bagaimana program promotif-preventif (berjalan)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris setelah bertemu Wapres di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (19/8).
Fahmi Idris menjelaskan bahwa pelayanan promotif preventif itu meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan dan imunisasi dasar termasuk program pengelolaan penyakit kronis/prolanis.
Dia menyebutkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai hampir 157 juta orang pada tahun 2015. Dari jumlah itu, menurut Fahmi tercatat ada 146 juta peserta yang memanfaatkan program kesehatan tersebut.
Dia memerinci bahwa 100 juta lebih masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian hampir 40 juta memanfaatkan rawat jalan di rumah sakit, sedangkan enam juta lainnya rawat inap.
Meskipun demikian, dia menganggap angka itu belum ideal karena ternyata banyak orang sakit yang kemudian bergabung dalam program BPJS Kesehatan. "Dengan mengupayakan semakin sedikit orang sakit, program ini semakin bagus. Jadi pesan beliau (Wapres) agar aktifkan program ini," kata Fahmi. (Ant)
Anggota DPR terima banyak keluhan BPJS Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (istimewa)
...Kekeliruan yang terjadi adalah adanya tagihan dobel...
