BI : Pemda harus terlibat tetapkan harga komoditas

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Arief Hartawan mengemukakan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menetapkan harga dasar komoditas.

"Misalnya perlu adanya peraturan bupati tentang harga dasar singkong dalam rangka stabilisasi harga di tengah kebijakan impor yang kurang memperhatikan kondisi di sentra produksi seperti singkong," kata Arief, di Bandarlampung, Sabtu (24/9).

Ia menyebutkan, di tengah gejolak pelemahan ekonomi global, harga komoditas mengalami koreksi cukup dalam. Setelah harga minyak dunia yang turun ke level terendah dalam satu dekade terakhir, koreksi atau penurunan yang tajam.

Harga komoditas lainnya, lanjut dia, juga terjadi penurunan harga seperti batubara, CPO, karet, dan lain lain termasuk harga pangan secara umum serta harga singkong yang menjadi salah satu andalan bagi petnai di Lampung.

"Meski koreksi harga singkong tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan impor dari Vietnam oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Di sisi lain, Arief menjelaskan, tantangan global dan permasalahan kemiskinan yang menekan di beberapa daerah harus segera ditangani dengan segenap upaya yang ada.

Bank Indonesia hadir di sejumlah daerah di Lampung, yaitu melaksanakan Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) 2016, menggelar rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta melakukan diskusi dalam rangka menggali potensi utama terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Arief juga menekankan perlunya `extra effort` dari pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan melalui menggali sumber-sumber potensi daerah, memperkuat keterlibatan dengan sektor swasta, serta mendorong investasi.

Selain itu, pentingnya membentuk `branding` setiap daerah dalam rangka meningkatkan nilai masyarakat pada taraf kehidupan yang lebih baik. Branding yang dimiliki tersebut diharapkan dapat bersaing pada event bertaraf nasional seperti pameran UMKM.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung yang merangkap sebagai Ketua TPID Provinsi Lampung menyatakan pihaknya dengan berpedoman pada prinsip 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi strategis dalam mengelola ekspektasi masyarakat) pemerintah daerah harus berkomitmen dalam berbagai hal.

Komitmen itu seperti, memetakan produksi dan ketersediaan pasokan, melakukan pertemuan TPID secara rutin tiga bulanan untuk melakukan pembahasan stabilisasi harga dan antisipasi dalam hal terjadi gejolak harga serta melaporkan ke TPID provinsi.

Selanjutnya, menyusun database harga komoditas pangan dan komoditas utama seperti padi, jagung dan singkong sebagai early warning system (EWS) terhadap gejolak harga dalam bentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Selain itu, pembentukan roadmap TPID untuk program jangka menengah dan panjang, serta perumusan program atau kegiatan yang inovatif dan unik serta rapat koordinasi TPID yang teradministrasi dengan baik.(Ant)