Desakan pengalihan Jamkeskot Bandarlampung ke BPJS Kesehatan makin menguat, meski Pemkot setempat tetap bersikukuh mempertahankannya.
Pengalihan Jamkeskot ke BPJS akan menolong APBD Kota Bandarlampung, karena biaya pelayanan kesehatan bagi warganya cukup hanya membayarkan premi saja.
Dengan demikian, Pemkot tak lagi dipolemikkan kepada masalah pembayaran tunggakan klaim rumah sakit.
Masih belum terjawab berapa sebenarnya total tunggakan Jamkeskot kepada rumah sakit dan dan kapan dibayarkan seluruhnya ? Operasional rumah sakit pasti terganggu jika pembayaran klaim mereka terlambat.
Jika pembayaran klaim menunggu ada dananya dulu, wajar muncul pertanyaan kenapa Jamkeskot tidak dialihkan saja agar APBD tidak semakin terbebani. Kenapa harus dipertahankan ?
Terkait pembayaran Jamkeskot kepada rumah sakit yang kerap terlambat, anggota DPRD Kota Bandarlampung Imam Santoso, menyebutkan pihaknya sudah memanggil Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung untuk membicarakan masalah itu.
Ia menyebutkan tunggakan itu akan dibayarkan.
"Jika ada uang, baru dibayarkan. Hasil terakhir, menunggu pendapatan masuk, baru dibayarkan," kata dia.
Ia juga juga meminta pelayanan (BPJS Kesehatan diperbaiki jika ingin program Jamkeskot dialihkan.
Pelayanan di BPJS masih sulit dimengerti, terutama masalah administrasinya. Kerumitan itu, seperti warga harus berobat ke puskesmas dan rumah sakit tertentu yang ditetapkan berdasarkan regionisasi.
Dengan demikian, peserta BPJS Kesehatan tak bisa memilih rumah sakit yang menurutnya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung Syarif Hidayat juga mendukung Jamkeskot dialihkan.
"Jika harus dipindahkan ke BPJS sesuai dengan ketentuan JKN, itu tidak masalah, terlebih tujuannya untuk menghemat
Alihkan Jamkeskot ke BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan elektronik identitas (e-ID) (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
