Wagub Lampung Lantik Tim Percepatan Keuangan Daerah

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) guna mengevaluasi dan mengindentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.

"Tim terdiri atas unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan akademisi ini akan bertugas untuk mengevaluasi dan mengindentifikasi permasalahan terkait akses keuangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah," kata dia, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan, ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat Lampung lebih mudah dalam mengenal produk dan layanan jasa keuangan termasuk melakukan kegiatan investasi untuk tujuan pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata hingga pelosok desa, lebih partisipatif dan inklusif. Sehingga nantinya diharapkan tidak hanya penduduk yang berdomisili di kota Bandarlampung saja yang dapat memiliki akses keuangan yang luas tapi diharapkan juga di beberapa daerah kabupaten, kecamatan hingga pedesaan terpencil yang ada di wilayah Provinsi Lampung dapat mengakses produk dan jasa keuangan dengan baik.

Bachtiar Basri menjelaskan ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro akan membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk asset produktif.

Ia mengharapkan dengan terbentuknya tim kerja ini dapat mempermudah koordinasi antar instansi ataupun lembaga untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengolahan investasi secara optimal, sehingga dapat menumbuhkan keinginan masyarakat Lampung untuk berinvestasi Wakil Gubernur itu meminta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan akses di daerah dan pengawasan investasi.

Karena menurutnya, dengan adanya komitmen inilah nantinya dapat mendukung pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi dan TPAKD menjadi lebih baik.

"Keberadaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi dan TPAKD inilah nanti yang diharapkan akan mengevaluasi dan mengidentifikasi persoalan investasi ilegal, penyaluran kredit, merumuskan program keuangan dan mengkoordinasikan akses keuangan di daerah," tambahnya.  (Ant)