Beijing, China (Antara/Reuters) - Sejumlah patroli laut secara bebas yang dilaksanakan oleh angkatan laut asing di Laut China Selatan dapat berakhir "bencana," kata seorang laksamana China dalam sebuah peringatan terhadap Amerika Serikat setelah adanya keputusan melawan klaim Beijing minggu lalu.
China menolak menerima keputusan dari sebuah pengadilan arbitrasi di Den Haag yang menyangkal klaim wilayahnya yang luas di Laut China Selatan dan tidak ikut bagian dalam proses yang diajukan oleh Filipina.
Mereka mengeluarkan reaksi marah atas permintaan dari para negara Barat dan Jepang untuk menghormati keputusannya.
China telah berulang kali menyalahkan Amerika Serikat karena mempersulit permasalahan di Laut China Selatan, yang merupakan sebuah jalur perairan strategis yang dilewati kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar Amerika tiap tahunnya.
China, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim yang bertentangan dengan klaim China.
Amerika Serikat telah melaksanakan sejumlah patroli kebebasan bernavigasi dekat sejumlah pulau yang diduduki oleh China, menyebabkan Beijing marah, sementara China meningkatkan keberadaan militernya di lokasi itu.
Berbicara secara tertutup dalam sebuah forum di Beijing pada Sabtu sore, Sun Jianguo, seorang laksamana dan Wakil Kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat, mengatakan bahwa isu kebebasan bernavigasi itu merupakan sebuah isu palsu yang seringkali dibesarkan oleh suatu negara.
"Kapan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan terkena pengaruh? Belum pernah, baik di masa lalu maupun saat ini, dan ke depannya tidak akan ada masalah selama tidak ada satu pihak pun yang bermain," katanya.
China merupakan penerima keuntungan terbesar dari kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan dan tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, Sun mengatakan.
"Namun China secara konsisten menentang apa yang disebut dengan kebebasan bernavigasi militer yang dibawa bersama dengan ancaman militer, dan yang menentang dan tidak menghormati hukum laut internasional," kata Sun.
"Kebebasan bernavigasi militer yang seperti ini merusak kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, dan itu dapat berujung bencana," tambahnya tanpa memberikan penjelasan lanjut.
Dia mengatakan bahwa kasus pengadilan di Den Haag itu harus digunakan oleh angkatan bersenjata China untuk meningkatkan kemampuannya pada saat dibutuhkan.
"Militer dapat memberikan sebuah peran penting dalam saat-saat terakhir untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara kami," katanya.
Sementara itu Administrasi Keamanan Maritim China mengatakan bahwa sebuah wilayah lepas pantai timur Hainan akan menjadi wilayah dilarang melintas mulai 19 hingga 21 Juni mendatang karena akan digunakan untuk latihan militer.
China biasanya beralasan bahwa latihannya di Laut China Selatan sebagai sebuah rutinitas.
Penerjemah : Mabrian/A Ahdiat
