Gubernur: Pajak Merupakan Urat Nadi Pembangunan

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa sektor pajak merupakan urat nadi bagi pembangunan baik nasional maupun daerah.

"Dalam kaitannya dengan pembangunan, pendapatan kas negara dan daerah, sektor pajak merupakan urat nadi pembangunan sehingga harus dikelola dengan baik jangan sampai ada satu rupiah pun diselewengkan," kata Ridho, pada peresmian Samsat dua loket, di Kantor Samsat Rajabasa, Bandarlampung, Senin.

Ia mengharapkan pula agar potensi pajak yang ada di Provinsi Lampung ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pembangunan memerlukan biaya salah satunya dari sektor pajak.

Pembangunan, menurutnya, bakal tersendat apabila wajib pajak tidak taat untuk membayar pajak. "Saya berharap Dispenda Lampung terus menggali sumber pendapatan dengan menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak," jelasnya.

Ia menjelaskan pendapatan negara melalui Samsat memiliki jumlah yang sangat signifikan terhadap peningkatan kas negara yang akan dipergunakan dalam biaya pembangunan daerah di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung termuda se-Indonesia itu mengatakan bahwa potensi pajak kendaraan di daerah ini cukup besar.

"Bila bicara jumlah pajak kendaraan di Lampung, terdapat kurang lebih tiga juta unit kendaraan, namun yang membayar pajak secara aktif baru menyentuh angka satu juta lebih," katanya.

Ridho mengatakan bahwa bila melihat kondisi tersebut ini berarti masih ada kisaran satu juta unit lebih kendaraan yang belum atau melanjutkan pembayaran pajak kendaraannya.

Ia mengharapkan, potensi ini dapat dirumuskan bersama salah satunya melalui pengintegrasian data jumlah kendaraan di Provinsi Lampung antara pemda dan Direktorat Lalu Lintas, guna menggali potensi yang ada dalam rangka penyerapan pajak bagi pembangunan di Provinsi Lampung.

Ia juga meminta petugas pemungut pajak untuk dapat melayani wajib pajak dengan layanan prima. "Jangan sampai lagi saya mendengar masyarakat mengeluh karena kesulitan dalam membayar pajak. Sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto mengapresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Lampung Lampung dan Polda Lampung atas inovasi yang telah dilakukan oleh pemprov setempat dalam percepatan pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

"Inovasi pelayanan dua loket ini di Indonesia baru Lampung yang mengimplementasikan, tentunya hal ini merupakan buah kecepatan pekerjaan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ingin membayar pajak," ujarnya.

Ia juga meminta agar tidak ada lagi ketidakjelasan jumlah dan tata cara pembayaran pajak bagi masyarakat dan praktik percaloan karena semua pelayanan harus dilakukan secara terbuka, informatif dan mudah diakses hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Tahun 2008.(Ant)