Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Provinsi Lampung dalam laporan rencana aksi daerah se-Indonesia, menempati peringkat ketujuh penanganan konflik sosial.
"Pemerintah Provinsi Lampung dinilai cukup baik dalam rencana aksi daerah terutama dalam hal penanganan konflik sosial dengan melakukan koordinasi bersama," kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Lampung Rifki Wirawan, di Bandarlampung, Senin.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi bersama masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham radikal, yang berdampak buruk bagi stabilitas daerah.
Langkah yang dilakukan dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban daerah diantaranya pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, wawasan kebangsaan, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran para tokoh dalam masyarakat, peningkatan peran FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta pengembangan dialog dengan pengelola media.
"Seluruh aparatur sipil negara harus berperan serta dalam menjaga lingkungan agar tetap kondusif, sehingga keamanan dan kenyamanan dapat terwujud," tegasnya.
Terkait permasalahan narkoba, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Satgas Antinarkoba se-Provinsi Lampung yang dilantik oleh Kapolri pada Rabu, 18 Mei lalu sebagai bentuk tindakan nyata dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.
Menurutnya, dalam mengatasi masalah narkoba tersebut perlu peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat dan agama, kelompok remaja, dan warga lainnya sehingga pemberantasan narkoba dapat efektif.
"Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah narkoba, potensi membantu generasi muda dalam menghindari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
Ia berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait dapat menyampaikan laporan rencana aksi daerah secara berkala dan tepat waktu dalam rangka menyukseskan program rencana aksi daerah penanganan konflik sosial.
"Untuk itu, guna mensukseskan program tersebut, saya minta kepada SKPD terkait agar dapat menyampaikan secara berkala dan tepat waktu laporan tersebut," tambahnya.(Ant)
Lampung Peringkat Tujuh Penanganan Konflik Sosial
Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Lampung Rifki Wiriawan (lampungprov.go.id)
...Pemerintah Provinsi Lampung dinilai cukup baik dalam rencana aksi daerah terutama dalam hal penanganan konflik sosial dengan melakukan koordinasi bersama, kata Rifki...
