Setnov terpilih, pemerintah diuntungkan

Jakarta (Antara Lampung) -   Guru Besar Riset LIPI, Prof Dr Syamsuddin Haris menilai terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar adalah keuntungan bagi pemerintah apalagi partai berlambang pohon Beringin ini sudah menyatakan dukungannya pada Joko Widodo untuk maju kembali sebagai presiden pada 2019 mendatang.
        
"Kita ketahui bahwa ketua terpilih Setnov mengatakan sejak awal mendukung pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi menikmati terpilihnya Setya Novanto. Sebab ketua umum bermasalah mudah dijinakkan. Artinya, kalau macam-macam, kasus-kasusnya akan diungkap baik kasus etik dan hukum," kata Syamsudin di Jakarta, Jumat.
        
Tetapi dengan terbukanya Golkar mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 harus diwaspadai oleh PDIP yang sejak awal telah menyusun karir Jokowi dari Wali Kota Solo menuju Gubernur DKI, hingga menjadi Presiden RI pada 2014.
         
"Golkar sudah menyatakan dukungan. Sementara PDIP itu kan lama prosesnya. Penjaringan calon dulu, fit and proper test dulu, kemudian ditentukan oleh ibu ketua umum. Tidak mustahil, suatu saat PDIP ditinggal Jokowi sebagai basis politik," kata dia.
        
Simulasi memenangkan Pilpres 2019 pun bisa dimulai oleh Golkar dengan mendukung Basuki Tjahja Purnama pada Pilkada DKI 2017 nanti.
        
"Secara elektoral mereka tidak hanya hitung untuk pilkada DKI Jakarta, tetapi juga pemilu 2019. Parpol selalu hitung keuntungan elektoral, dapat enggak? Sebab bagaimana pun Jakarta itu adalah wilayah atau Dapil strategis," kata dia.
        
Konstelasi di Parlemen pun sudah berubah. Koalisi Merah Putih yang sebelumnya memasang diri sebagai oposisi pemerintah pun kini hanya menyisakan PKSdan Gerindra saja.
        
"Walaupun tidak ada jaminan juga parpol yang menyatakan dukungan kepada pemerintah menyatakan konsisten dengan dukungan itu. Kan kita sudah melihat 10 tahun pemerintah SBY," kata dia.
        
Kendati begitu, belum bisa dipastikanjika Golkar akan dapat jatah menteri dari Jokowi atau tidak. Sebab kalau Jokowi memberi kursi menteri untuk Golkar, PAN dan PPP pun harus kebagian.
        
"Itu kan tergantung Pak Jokowi, mau membagi jatah kabinet atau tidak, walaupun PPP mempunyai Lukman Sjafuddin. Apakah Jokowi mengambil jatah non-politik atau dari parpol pendukung, kita enggak tahu," ujar dia.