Pramono: Penguatan rupiah indikasi meningkatnya kepercayaan Internasional

id sekkab pramono anung, paket kebijakan ketujuh, kepercayaan internasional meningkat

Pramono: Penguatan rupiah indikasi meningkatnya kepercayaan Internasional

Pramono Anung (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

...Kalau kita lihat rupiah menyeluruh setelah kebijakan satu sampai 10 dikeluarkan itu kan menimbulkan 'trust' internasional terhadap fundamen atau dasar dari ekonomi, kata Pramono...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir merupakan indikasi semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

"Kalau kita lihat rupiah menyeluruh setelah kebijakan satu sampai 10 dikeluarkan itu kan menimbulkan 'trust' internasional terhadap fundamen atau dasar dari ekonomi," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/3).

Ia mengatakan penguatan terlihat dari semakin konsistennya pergerakan nilai tukar rupiah untuk menguat.

Di sisi lain indeks harga saham gabungan (IHSG) juga menguat ditunjang dengan Foreign Direct Investment yang meningkat.

"Jadi kalau ini dianggap bukan sebagai 'trust, atau kepercayaan dunia internasional pada ekonomi kita menurut saya itu tidak benar," katanya.

Menurut dia, hal ini menunjukkan paket kebijakan pemerintah dari satu sampai 10 telah membuat investor berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia.

"Dan itu tentunya harus disikapi secara jernih, hati-hati, dan apa yang menjadi dasar atau tujuan utama dari ekonomi kita itu bisa tercapai," katanya.

Jadi ia menegaskan menguatnya nilai tukar rupiah, IHSG, dan ekonomi secara makro harus tetap dijaga agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama bisa di atas lima persen.

Pramono menambahkan, kinerja ekspor juga harus dijaga agar pertumbuhan di atas lima persen bisa dicapai disamping impor juga harus tetap dijaga.

"Pemerintah saat ini mempermudah perizinan dan juga berupaya membuat orang lebih nyaman berinvestasi di Indonesia," katanya.

Dalam waktu dekat, kata dia, pemerintah akan mulai menata kembali terutama terkait kebijakan "ease of doing business" dalam upaya untuk menekan gini ratio atau kesenjangan kaya dan miskin.

"Maka beberapa program untuk mengatasi kemiskinan di antaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) diprioritaskan pemerintah," katanya.

Di sisi lain ia menekankan pemerintah masih memerlukan instrumen lain untuk meningkatkan penerimaan negara selain dari pajak.