Kiprah Chusnunia Bupati Perempuan Pertama di Sumatera

id Chusnunia Bupati Perempuan Pertama di Sumatera, Bupati Perempuan Pertama di Sumatera, Bupati Perempuan

Kiprah Chusnunia Bupati Perempuan Pertama di Sumatera

Chusnunia Chalim saat dilantik Gubernur Lampung M Ridho Ficardo atasnama Mendagri, bersama tujuh pasangan kepala daerah lain di Lampung, di Bandarlampung, Rabu (17/2). (FOTO: ANTARA Lampung/Ist-Dinas Kominfo Lampung)

"Dalam program seratus hari pertama tidak bisa langsung membangun ini-itu, tetapi kami akan coba agar masyarakat dapat merasakan kehadiran perubahan dalam pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pemerintah tugasnya memang harus melayani...
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Hj Chusnunia Chalim (33) resmi menjadi Bupati Lampung Timur periode 2016--2021, didampingi Wakil Bupati Zaiful Bokhari, sebagai kepala daerah perempuan pertama terpilih melalui pilkada langsung di daerah ini, bahkan di Sumatera.

Setelah Chusnunia-Zaiful resmi dilantik oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mewakili Menteri Dalam Negeri, dalam Paripurna DPRD Lampung di Bandarlampung, Rabu (17/2), masyarakat Lampung Timur menanti realisasi janji kampanye keduanya untuk dapat bergegas membenahi Lampung Timur.

Beban berat ada di pundak Nunik, panggilan akrab Chusnunia, mantan anggota DPR dari PKB, berduet bersama Zaiful untuk dapat membangun dan memajukan Kabupatan Lampung Timur yang selama ini masih terkenal sebagai salah satu daerah termiskin di Provinsi Lampung dan dicap sebagai daerah sarang begal.

Meskipun telah berganti beberapa kepala daerah yang memimpin kabupaten ini, persoalan kemiskinan dan cap sebagai daerah sarang begal tidak juga hilang dari Lampung Timur.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur yang dipublikasikan pada 2014, seperti disampaikan Kepala BPS setempat, Ir Anwar, kabupaten ini ADALAH peringkat ketiga kategori persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung, setelah Lampung Utara dan Pesawaran.

Persentase penduduk miskin di Lampung (2013) terbanyak adalah pada empat kabupaten, yaitu Lampung Utara (23,67 persen), Pesawaran (17,86 persen), Lampung Timur (17,38 persen), dan Lampung Selatan (17,09 persen).

BPS juga mencatat pendapatan masyarakat Lampung Timur masih terbilang rendah berkisar Rp120.000/kapita/tahun. Pendapatan masyarakat tersebut masih di bawah standar dari hasil riset BPS berdasarkan kebutuhan dasar.

Kepala BPS Lampung Timur itu menyatakan, program pengentasan kemiskinan di daerah ini hingga saat ini belum mencapai sasaran yang ditargetkan. Menurut dia, hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

BPS juga mengingatkan kesejahteraan rakyat di Lampung Timur masih harus ditingkatkan. Beberapa bidang yang perlu mendapat perhatian adalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sanitasi lingkungan.

Apabila bidang-bidang ini mendapat prioritas dalam pembangunan daerah maka dapat diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (indikator yang mengukur pencapaian suatu daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak) Lampung Timur dapat lebih baik secara absolut maupun peringkat.

Karena itu, sentuhan "tangan dingin" kepala daerah perempuan pertama di Lampung dan Sumatera ini benar-benar akan dinantikan untuk dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan serius di daerah ini, seperti kemiskinan yang berkolerasi dengan tingginya angka kriminalitas.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Nunik mengatakan akan memperjuangakan perbaikan daerah ini terutama persoalan kemiskinan yang dialami warganya.

Perbaikan infrastruktur saat ini yang dirasakan masih buruk juga akan menjadi fokus utama kerjaanya. "Yang pasti saya akan prioritaskan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan dan pembangunan bidang pertanian yang sifatnya dukungan kesiapan infrastruktur di sini," ujarnya lagi.

Selanjutnya, menurutnya lagi, adalah penanganan persoalan kesehatan, pendidikan, dan keamanan juga menjadi fokus utamanya, selain tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

"Kedisiplinan pastinya akan dimasukkan dalam tata kelola pemerintahan Lampung Timur, mengingat kedisiplinan pegawai mesti dibenahi," ujarnya lagi.

Pada masa kampanye, sedikitnya ada enam visi dan misi yang dijanjikan Nunik untuk kemajuan Lampung Timur ini, di antaranya tercipta keamanan dan ketertiban, tercipta tata pemerintahan yang baik dan bersih, aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainya.

Selanjutnya, peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Lalu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Nunik menegaskan siap bekerja keras untuk mewujudkan janji-janji politik dan visi-misi bersama Zaiful Bokhari dalam memajukan Lampung Timur lima tahun ke depan.

Dia optimistis dengan dukungan jajaran birokrasi Pemkab Lampung Timur bersama seluruh masyarakat setempat, kemajuan yang diidamkan warga daerah ini dapat dicapai dalam waktu tidak lama lagi.

Bupati Lampung Timur itu juga menjanjikan akan berkantor secara berkeliling ke desa-desa di balai desa di daerah ini, untuk menyerap secara lebih efektif permasalahan dan keperluan masyarakatnya.

"Saya akan menerapkan berkantor secara berkeliling, sehingga tidak selalu berada di kantor bupati saja, bahkan hingga ke desa-desa atau berkantor di balai desa untuk dapat menyerap langsung yang diperlukan oleh masyarakat," kata Chusnunia, dalam dialog saat berkunjung ke kantor LKBN ANTARA Biro Lampung, di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.

"Dalam program seratus hari pertama tidak bisa langsung membangun ini-itu, tetapi kami akan coba agar masyarakat dapat merasakan kehadiran perubahan dalam pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pemerintah tugasnya memang harus melayani, bukan sebaliknya," ujarnya pula.

Terkait dengan adanya sejumlah kepala dinas yang tinggal di luar Kabupaten Lampung Timur sehingga kerap hadir terlambat di kantor, ia juga berjanji akan membenahi hal tersebut agar proses pelayanan pemerintahan dapat berjalan maksimal.

"Pegawai digaji oleh uang rakyat Lampung Timur. Jadi harus siap melayani sesuai jadwal atau waktu yang telah ditetapkan," kata dia.

          Perjalanan Karir
Chusnunia atau Nunik lahir di Karang Anom Kabupaten Lampung Tengah (sekarang Lampung Timur), 12 Juli 1982. Dia menempuh pendidikan di SDN 2 Sumber Rejo Lampung Tengah (1995), SLTPN 3 Jabung Lampung Tengah (1998), SMUN 1 Mayong Jepara (2001), dan meneruskan kuliah S-1 (sarjana) di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang (2005), kemudian melanjutkan S-2 Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta (2011). Dia juga mengikuti Program Magister Sastra dan Sains Sosial di Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia mengaku sudah tertarik akan isu-isu politik sejak di bangku kuliah, berawal dari bekerja menjadi Sekretaris pada Divisi Redaksi Jurnal Justisia di Semarang (2001--2002) dan menjadi Kepala Divisi Eksternal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif 2004, sehingga minat dan semangat politik Chusnunia semakin terbangun.

Pada 2004 Chusnunia bergabung menjadi kader dan juga staf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah dan dipercaya menjadi Kepala Administrasi dan Keuangan dari Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004--2005). Atas kinerjanya yang dinilai baik, Nunik kemudian diminta untuk menjadi staf di kepengurusan DPP PKB di Jakarta (2005--2008).

Pada 2007 ketika Bendahara Umum PKB yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI periode 2004--2009, Erman Soeparno ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Indonesia Bersatu, Nunik diperbantukan menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan menjadi Koordinator Zona di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Saat Pemilu Legislatif 2009, dia pun mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009--2014.

Dia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2009--2014.

Pada Pemilu Legislatif 2014, Nunik kembali mencalonkan dan terpilih lagi menjadi anggota DPR RI periode 2014--2019 dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dia sering terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, seperti saat peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia pada Desember 2014.

Ia menilai bahwa kampanye penggunaan kondom yang dilakukan Menteri Kesehatan sebagai gebrakan awal di masa jabatannya dinilai tidak pantas. Pasalnya, Menkes semestinya fokus kepada program-program yang masih berjalan, dan berkaitan upaya penanggulangan HIV/AIDS, menurut dia, Kementerian Kesehatan masih memiliki sejumlah cara sehingga tidak hanya mengkampanyekan kondom sebagai program unggulan.

Dia juga pernah `walkout` (keluar dari ruangan) saat rapat Komisi IX DPR yang membahas merek susu berbakteri pada 2011.

Ia menyatakan, merasa gemas dengan sikap keras pemerintah maupun pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tetap tak mau membuka informasi tersebut ke publik. Bagi Nunik, selain dapat membuat masyarakat kembali tenang, tindakan pemerintah untuk mengumumkan merek susu berbakteri itu mesti dilakukan, mengingat sudah menjadi putusan tetap dari Mahkamah Agung yang harus ditaati.

Nunik ingin mengimbau dan menyentuh hati pemerintah maupun IPB, agar segera mempublikasikan informasi susu berbakteri yang telah meracuni generasi bangsa ini agar jangan sampai pemerintah dituding sebagai pihak yang tega meracuni generasi penerus bangsa ini.

Pada 27 Januari 2015, saat rapat kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan, Nunik mengangkat persoalan TKI non-formal yang menjamur di luar negeri tapi justru tidak ada TKI formal yang dikirim keluar negeri itu.

Ia berpendapat, sektor pendidikan seharusnya dapat mengakomodasi isu ini, dengan cara mengalokasikan dana pendidikan untuk melatih TKI informal menjadi TKI non-informal.

Karir politiknya terus bergerak. Pada Pilkada Serentak 2015, Nunik mencalonkan diri sebagai bupati Lampung Timur. Dia pun mengajukan pengunduran diri dari DPR-RI pada bulan September 2015, untuk menunjukkan keseriusannya.

Pasangan yang diusung PKB dan Partai Demokrat itu--kemudian didukung koalisi parpol lainnya--berhasil meraih suara mayoritas 54,07 persen, dengan pesaing dekatnya Yusran Amirullah-Sudarsono hanya meraih 45,93 persen suara. Padahal semula dia tak diunggulkan.

Semula, pilkada di Kabupaten Lampung Timur diikuti tiga pasangan yang ditetapkan KPU setempat sebagai calon kepala daerah dan wakilnya.

Namun, ketika masa kampanye, Prio Budi Utomo, calon wakil bupati yang bergandengan dengan calon petahana (incumbent) Erwin Arifin, meninggal dunia. KPU Lampung Timur akhirnya menggugurkan pencalonan Erwin Arifin yang adalah bupati sebelumnya.

Erwin sebelumnya adalah Wakil Bupati, yang mencalonkan diri digandeng Satono, Bupati sebelumnya. Namun belakangan, karena Satono tersandung kasus korupsi dan buron hingga sekarang, akhirnya Mendagri menetapkan Erwin Arifin sebagai bupati definitif menggantikan Satono hingga habis masa jabatannya.

Nunik kini mempimpin Kabupaten Lampung Timur yang disebutnya sebagai daerah yang kaya, cantik dan menarik, serta masyarakatnya ramah. Namun kenyataannya, kata mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu, hingga saat ini Kabupaten Lampung Timur masih menyimpan persoalan kemiskinan yang dialami sebagian warganya.

"Lampung Timur itu imejnya adalah daerah miskin, buruk rupa, pusatnya kriminalitas atau terkenal sebagai kabupaten begal," ujar Nunik pula.

Padahal menurutnya, Lampung Timur yang kaya memiliki banyak potensi wisata dan daya tarik investasi, sehingga diharapkan dengan dukungan perangkat birokrasi yang proaktif dan komunikatif akan dapat melangkah lebih maju lagi.

Ayah Nunik yang menjadi anggota DPR pada usia 27 tahun itu, adalah almarhum Kiai Chalim, ulama senior di Lampung Timur.

Dia juga dikenal dekat dengan kaum perempuan dan kalangan muda di daerahnya, sehingga pada pilkada lalu meraih dukungan besar dari kaum perempuan maupun kalangan muda setempat.

Nunik telah resmi menjadi Bupati Lampung Timur setelah dilantik oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo atas nama Menteri Dalam Negeri, bersama tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu.

Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih yang dilantik, yakni Kota Bandarlampung Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar, Kota Metro Pairin dan Djohan, Lampung Tengah Mustafa MH dan Loekman Djoyosoemarto, Pesisir Barat Agus Istiqlal dan Erlina, Lampung Selatan Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto, Waykanan Raden Adipati Surya dan Edward Antony, Lampung Timur Chusnunia dan Zaiful Bokhari, dan Pesawaran Dendi Romadhona dan Eriawan.

Nunik mengakui masyarakat di Lampung saat ini, seperti sudah frustasi dengan kondisi infrastruktur, distribusi pembangunan pertanian yang belum merata, dan masalah keamanan. Itu tantangan terberat yang harus kami hadapi dan atasi.

Kendati begitu ia tetap optimistis, dengan dukungan jajaran birokrasi Pemkab Lampung Timur bersama seluruh masyarakat setempat, kemajuan yang diidamkan warga daerah ini dapat dicapai dalam waktu tidak lama lagi.

Ia bertekad bersama Wakil Bupati Zaiful Bokhari, dapat menunaikan janji kampanye dan mencapai visi-misi untuk memajukan Kabupaten Lampung Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.