Fraksi PKS ikut tolak bahas revisi UU KPK

Jakarta (ANTARA Lampung) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR RI menyatakan menolak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR.

"Hasil keputusan rapat pleno Fraksi PKS pada Kamis (11/2) adalah menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Jumat.

Jazuli menyatakan setuju revisi UU KPK apabila untuk menguatkan institusi pemberantasan korupsi tersebut sehingga lebih berani menindak kasus-kasus besar.

Menurut dia, dengan penguatan KPK diharapkan institusi itu tidak menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang skalanya kecil.

"Kami setuju revisi kalau untuk menguatkan KPK agar bisa mengungkap kasus-kasus besar," ujarnya.

Dia mengatakan, FPKS setuju revisi apabila pemerintah kompak dan konsisten membahasnya bersama-sama dengan DPR. Jangan sampai terkesan "centang perenang" pendapat antara Menteri Hukum dan HAM dengan pihak Istana.

Dia menjelaskan, revisi UU tersebut bisa dilanjutkan apabila melibatkan KPK untuk memberikan masukan-masukan yang substansial.

Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak isi draf revisi UU KPK terbaru hasil harmonisasi di Baleg karena dinilai memperlemah KPK.

Sikap kedua fraksi itu membuat beberapa fraksi lainnya berpikir ulang sehingga pengesahan draf revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR yang direncanakan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (11/2) ditunda hingga Kamis (18/2).

Keputusan itu diambil untuk memberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk berpikir kembali terkait urgensi revisi tersebut.(Ant)