Mensos: APBN berkemampuan selesaikan persoalan kemiskinan

Jakarta (ANTARA Lampung) - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan APBN mempunyai kemampuan untuk menanggulangi dan mengentaskan persoalan kemiskinan di Indonesia.

"Jika penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di Indonesia mencapai 25 persen jumlah penduduk, maka sebenarnya penerima PKH (Program Keluarga Harapan) hanya lima persen dari mereka dengan status sosial ekonomi rendah penerima KKS," kata Mensos di Jakarta, Rabu.

Dalam APBN-P 2015, ia mengatakan sudah ada penambahan delapan persen jumlah masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah penerima PKH. Perluasan daerah penerima dilakukan mengingat belum semua kabupaten/kota sudah menerima program tersebut.

Persentase penerima, lanjutnya, diharapkan bisa meningkat menjadi 11 persen di 2016. Jadi persentase tersebut setara enam juta rumah tangga, sementara penerima KKS mencapai 15,5 juta rumah tangga.

"Jadi memang ini pada posisi masyarakat dengan status ekonomi sosial terendah, dan kita berharap bahwa dapat memutus kategori kemiskinan dari status ekonomi terendah dengan program komplementaritas untuk delapan persen (penerima PKH) ini," ujar dia.

Bentuk program yang diberikan, ia mengatakan seperti rumah layak huni, intervensi melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok ekonomi produktif untuk mereka yang berbakat dan berkeinginan mandiri.

"Keluarga mereka dipastikan mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat), anak-anak dipastikan dapat KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kalau sudah mendapat itu harapannya lima tahun akan tuntas, artinya keluar dari masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah," ujar Mensos.

Karena program tersebut sudah berjalan sejak 2007, ia berharap pada Desember 2015 sudah akan ada 400.000 rumah tangga mandiri.

PKH Award Kementerian Sosial memberikan 10 Keluarga Harapan (PKH) Award bagi daerah yang berhasil menjalankan sinergitas program penaggulangan dan pengentasan kemiskinan di 2015 ini.

"Apresiasi ini untuk kepala daerah yang memberikan program yang sinergi di masing-masing kota/kabupaten. Ini menjadi kunci efektivitas program (PKH) di lapangan," kata Mensos.

Kategori Konsistensi Terbaik Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PKH Kohort 2007--2010, diterima oleh Kabupaten Banjar, Bogor, dan Bone Bolango. Sedangkan kategori Konsistensi Terbaik Pemerintah Daerah Pelaksanaan PKH Kohort 2011--2014, diterima Kabupaten Bulungan, Sukoharjo, dan Luwu Utara.

Predikat pemberi dukungan terbaik daerah terhadap pelaksanaan validasi calon peserta PKH 2015 diperoleh Kabupaten Boyolali. Predikat perhatian daerah terbaik dalam pelaksanaan PKH 2015 diterima kabupaten Tabalong.

Penghargaan untuk Sharing APBD II Tertinggi Kohort 2015 diterima oleh Kabupaten Langkat, sedangkan penghargaan untuk Sharing APBD I Tertinggi Tahun 2015 diterima Provinsi Jawa Timur.Budi Suyanto