Kemensos minta daerah alokasikan dana pendukung rastra

Bandar Lampung (ANTARA Lampung) - Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah turut mengalokasikan dana guna mendukung pendistribusian beras untuk keluarga sejahtera (rastra).

"Kalau pemerintah daerah bida diajak 'sharing' dana APBD, saya yakin keluarga miskin bisa menebus rastra dengan harga Rp1.600,00 per kilogram," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Bandar Lampung, Senin malam.

Ia mendapati banyak kasus distribusi rastra yang simpang siur di daerah, mulai dari harga tebus di atas Rp1.600,00 hingga jumlah beras yang diterima rumah tangga miskin kurang dari 15 kilogram per bulan.

Namun, Mensos tertarik dengan sistem distribusi rastra di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. "Di sana yang mendistribusikan rastra adalah anggota DPRD sehingga tidak mungkin mereka akan mengurangi jumlah dan tidak mungkin minta uang bensin karena hal itu terkait dengan kepercayaan konstituennya," katanya dalam Rapat Koordinasi Sekda Provinsi Lampung bersama sekda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung iru.

Khofifah menjelaskan bahwa rastra bukanlah program bantuan sosial, melainkan subsidi. Pemerintah membeli beras kepada Perum Badan Urusan Logistik seharga Rp8.325,00 per kilogram. Namun, rumah tangga miskin sasaran menebusnya dengan harga Rp1.600,00 per kilogram.

Pada tahun ini jumlah rumah tangga miskin sasaran penerima rastra sebanyak 15,5 juta unit.

Sebelumnya, rastra hanya diberikan dalam waktu 12 bulan. Namun, Presiden Joko Widodo menambahkan rumah tangga miskin sasaran menerima jatah rastra hingga bulan ke-13 dan ke-14.

"Data dari Bulog bahwa rastra bulan ke-13 terealisasi 77,8 persen dan bulan ke-14 sekitar 55,26 persen," kata Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU itu.

Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia turut memaksimalkan distribusi rastra agar tereaslisasi secara keseluruhan pada bulan ini.

Selain itu, Khofifah mendorong pemerintah kabupaten/kota turut membantu Bulog dalam menyerap beras hasil panen petani di daerah untuk memaksimalkan penyaluran rastra dan meminimalkan praktik mafia beras.

"Dengan adanya keterlibatan kabupaten/kota, harga beras terjaga stabilitasnya dan rumah tangga miskin sasaran menerima rastra dengan kualitas terjaga karena banyak yang kami temui rastra berkutu, berjamur, kecokelatan, dan berjamur," katanya.