Mendag: Indonesia perlu 6-12 bulan kaji TPP

Kuala Lumpur (ANTARA Lampung) - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan Pemerintah Indonesia akan mengkaji, mempelajari dan menganalisa terkait perdagangan bebas Asia Pasifik atau Trans-Pasific Partnership (TPP) sekurang-kurangnya 6-12 bulan mengingat banyak hal yang perlu dipahami.

"Teks lengkap TPP ini jumlahnya cukup banyak mencapai 6.000 halaman. Tentu perlu waktu untuk mempelajarinya," ucapnya kepada media massa di sela-sela pelaksanaan ASEAN Summit yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Jumat.

Disebutkannya, kalau pun menggunakan 30 pakar perekonomian maka mereka masing-masing akan mempelajari sebanyak 200 halaman.

Namun demikian, lanjutnya, terkait TPP, butuh waktu yang realistis sekitar tiga tahun.

Ia menyebutkan bahwa banyak ekonom melihat TPP ini sangat ambisius dan meragukan Indonesia.

"Dari 12 negara yang sudah menyatakan ikut TPP terdapat Vietnam dan Peru. Mereka saja bisa melakukannya. Apakah kita kalah dengan kedua negara tersebut?" tegasnya.

Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan banyak perencanaan seperti apa saja peraturan yang mungkin diubah, melatih sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur dan lainnya.

Selanjutnya, Mendag menambahkan pentingnya Indonesia memiliki perjanjian dagang (Trade Agreement) dengan Uni Eropa mengingat pasar di kawasan tersebut cukup menjanjikan.

Pasar Uni Eropa sangat penting sekali karena terdapat 400 juta orang dengan nilai perekonomiannya mencapai 19 triliun dolar AS per tahun.

"Dengan kawasan ini, Indonesia meraih surplus sekitar 7-10 miliar dolar AS dan kita mau mengenjot menjadi lebih tinggi lagi," ucapnya.