Indonesia siap jembatani negara berkembang dan maju

Manila (ANTARA Lampung) - Indonesia siap menjembatani negara maju dan negara berkembang untuk melanjutkan Putaran Doha, bagian dari perundingan negara-negara anggota World Trade Organization (WTO), di mana Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 akan berlangsung di Nairobi, Kenya.

"Masih ada perbedaan pendapat yang besar antara negara berkembang dan negara maju mengenai perundingan Putaran Doha. Indonesia bisa menjangkau keduanya, dan memang selalu diharapkan untuk bisa menjembatani," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di sela-sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), di Manila, Selasa.

Thomas mengatakan, pernyataan terkait posisi Indonesia yang berada di tengah tersebut disampaikan pada penutupan APEC Ministerial Meeting (AMM), sementara negara-negara lain memberikan pernyataan yang sangat jelas terkait posisi mereka.

"Anggota APEC memberikan pernyataan yang mengambil posisi. Namun saya memberikan pernyataan yang tidak mengambil posisi. Karena terlihat sekali bahwa kedua belah pihak membutuhkan jembatan yang terbuka terhadap semua masukan, netral, dan lebih terfokus untuk rekonsiliasi dan menciptakan konsensus, bukan memihak," ujar Thomas.

Menurut Thomas yang kerap disapa Tom tersebut, meskipun memilih posisi untuk tidak memihak, dirinya menyatakan bahwa Indonesia tetap memiliki pemikiran sendiri dan akan membela kepentingan nasional. Dengan posisi seperti itu, Indonesia memiliki posisi yang unik, di mana tidak semua negara bisa berada dalam posisi tersebut.

Ia menjelaskan, terkait dengan perundingan Putaran Doha yang masih buntu selama 14 tahun, negara berkembang menyatakan bahwa perundingan tersebut sebaiknya terus dilakukan. Namun, bagi negara maju, perundingan yang telah memakan waktu puluhan tahun itu sudah dinilai tidak berhasil dan tidak perlu dilanjutkan lagi.

Tom menambahkan, jika dilihat dari sisi bisnis, tidak akan bisa berjalan jika terus-terusan dihadapkan oleh masalah yang kerap sama dan belum mencapai kata sepakat. Dan apakah sudah seharusnya dilakukan pendekatan dengan model yang lain.

"Harapan saya adalah, akhirnya di ujung, persahabatan antarnegara bisa menyatukan kedua belah kubu supaya give and take (saling menguntungkan). Juga, tidak membanggakan bagi siapapun juga kalau ada pihak yang bersikeras dan tidak mau give and take," ujar Tom.

Salah satu poin dari Pernyataan Bersama Tingkat Menteri pada APEC Ministerial Meeting 2015 adalah, mengingat pentingnya penyelenggaraan KTM WTO ke-10 di Nairobi Kenya pada 15-18 Desember 2015, para Menteri APEC merekomendasikan bahwa para pemimpin untuk menyiapkan pernyataan terpisah dalam mendukung Sistem Perdagangan Multilateral dan KTM WTO ke-10.

Sepanjang pelaksanaan rangkaian pertemuan APEC 2015 dibahas berbagai isu mulai dari sistem perdagangan multilateral, perdagangan jasa, UMKM rantai nilai global, sampai dengan isu kesehatan, ketahanan energi dan anti korupsi.

Selain itu, terdapat beberapa isu utama yaitu upaya mewujudkan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), implementasi kesepakatan penurunan tarif barang lingkungan tahun 2015 atau APEC Environmental Goods List (EGs list), termasuk dua capaian yang ingin diwujudkan Filipina yaitu Boracay Action plan Agenda (BAA) dan APEC Service Cooperation Framework (ASCF).