Penantian Panjang Pembangunan Jalan Tol di Lampung

id Presiden Jokowi ke Lampung, Pembangunan Jalan Tol Lampung, Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung

Penantian Panjang Pembangunan Jalan Tol di Lampung

Presiden Jokowi, didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Gubernur Lampung, saat kunjungan kerja di Lampung, Jumat (6/11). (FOTO: ANTARA Lampung/Ist-Humas Protokol Pemprov Lampung)

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni (Lampung Selatan) ke Terbanggi Besar (Lampung Tengah) di Provinsi Lampung kembali mendapatkan perhatian khusus Presiden Joko Widodo, sehingga sampai perlu berkali-kali berkunjung ke daerah ini.

Presiden Jokowi sempat melakukan peninjauan pembangunan jalan tol itu, di Sabah Balau, Tanjungbintang, Lampung Selatan, Jumat (6/11), mengakui perlu memastikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung itu berjalan baik dan tidak ada halangan, sehingga dapat selesai seperti ditargetkan pada tahun 2018.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zukifli Hasan juga memberi perhatian atas pelaksanaan pembangunan jalan tol pertama di Lampung ini, dan mengaku telah meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk juga lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi dan pertanian untuk menopang perekonomian masyarakat, termasuk di daerah Lampung.

"Kemarin saya ikut mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Sabahbalau, Lampung Selatan, dan antara lain bertemu dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, telah mengingatkan dan meminta perhatian semua hal itu," ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan, usai menghadiri syukuran HUT ke-47 Surat Kabar Harian Lampung Ekspres Plus, di Bandarlampung, Sabtu (7/11).

Menurut Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan putra Lampung itu, secara khusus juga telah meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan perbaikan jalan-jalan di daerah-daerah di Lampung, perbaikan sarana irigasi dan infrastruktur pertanian termasuk waduk-waduk yang ada agar dapat berfungsi secara optimal.

"Pemerintah perlu menyiapkan anggaran lebih besar untuk perbaikan kerusakan jalan, sarana irigasi dan infrastruktur pertanian itu, termasuk yang ada di kabupaten dan daerah-daerah di Lampung ini," ujar Zulkifli pula.

Dia menegaskan bahwa semua permintaan itu disetujui oleh pemerintah dan diharapkan dapat segera direalisasikan.

Zulkifli kepada Presiden Jokowi secara khusus telah menyampaikan terima kasih atas nama masyarakat Lampung dengan telah dibangun JTTS di Lampung, mengingat jalan tol itu sudah lama didambakan masyarakat daerah ini.

"Saya sampaikan terima kasih masyarakat Lampung jalan tol sudah dibangun," katanya pula.

Selaku Ketua MPR, saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan di Lampung itu, Zulkifli menyatakan bahwa Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dipastikan akan menganggarkan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan kabupaten dan kota di Lampung melebihi sebelumnya.

Menurut dia, masih banyak program pembangunan lainnya yang disarankan dan diminta untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, terutama juga prioritas untuk dijalankan di Provinsi Lampung.

"Apalagi yang bisa dibantu untuk Lampung. Mumpung masih Ketua MPR," kata Zulkifli pula.

Ketua MPR itu, menegaskan sudah 20 tahun masyarakat Provinsi Lampung menanti adanya jalan tol yang sekarang segera terwujud.

"Masyarakat Lampung sudah 20 tahun menanti jalan tol," kata Zulkifli, saat ikut meninjau pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar di Sabahbalau Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Jumat (6/11), bersama Presiden Joko Widodo dan rombongan.

Dia mengatakan, sudah sejak lama masyarakat menanti jalan tol itu, mengingat sebelumnya hanya diberikan janji dan janji yang nyaris tidak pernah terealisasi.

Menurutnya, dengan adanya jalan tol ini akan mempermudah akses ekonomi di Provinsi Lampung, sehingga dapat berkembang dengan lebih cepat.

"Wilayah ini tadinya hanya semak belukar, dengan adanya JTTS bisa dipastikan lima tahun ke depan bisa berkembang dengan cepat," kata dia pula.

Ia melanjutkan, dulu jalan tol itu diprediksi tidak akan jadi, namun sekarang sudah nyata yang akan segara dinikmati oleh masyarakat Lampung.

Dalam peninjauan pembangunan jalan tol itu, Ketua MPR bersama Presiden Jokowi dan beberapa menteri terkait, meninjau perkembangan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Presiden Jokowi mengaku puas melihat perkembangan pembangunan JTTS itu, dan menegaskan dalam waktu dua setengah tahun hingga tiga tahun, jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung harus selesai dibangun.

"Saya puas dengan hasil pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang sekarang, progressnya sangat bagus," kata Presiden Jokowi pula.

Jokowi mengatakan, perkembangan pembangunan JTTS selalu dipantau, dan setelah melihat progressnya, dinilai sangat baik dan cepat.

Harapannya, pada tahun 2018, JTTS telah selesai dibangun agar bisa langsung dirasakan oleh warga.

"Tahun 2018 pembangunan JTTS harus selesai hingga Palembang," kata Jokowi lagi.

Selanjutnya, menurut Presiden Jokowi, akan kembali dibuat jalan tol dari Provinsi Aceh hingga tembus ke Lampung.

                 Masalah Pembebasan Lahan
Namun dalam pembangunan tol Trans Sumatera di Lampung ini, masih terkendala pembebasan lahan warga yang terkena proyek nasional ini.

Sejumlah warga menyatakan masih berkeberatan dengan penetapan ganti rugi lahan untuk JTTS yang dinilai merugikan mereka, selain kesepakatan ganti rugi lahan yang ternyata sebagian besar belum mereka terima.

Masyarakat Desa Sabahbalau, Lampung Selatan yang tanahnya digunakan untuk JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar meminta pemerintah mempercepat pembayaran ganti rugi lahan mereka.

"Presiden Jokowi sudah ke sini dan melihat langsung pembangunan tol, tapi kami meminta tanah yang akan dijadikan jalan tol pembangunannya ditunda karena belum ada pembayaran," kata Aris, warga Desa Sabahbalau yang tanahnya masuk area pembangunan JTTS itu.

Dia menegaskan, jika belum ada pembayaran untuk ganti rugi lahan itu, berarti pembangunan jalan tol di lahan itu belum bisa dimulai. Perjanjiannya memang setengah dari kesepakatan penetapan harga ganti rugi lahannya, tapi hingga saat ini menurutnya, belum ada realisasinya.

Menurutnya, jika pun memang harus digusur, semestinya harus ada pemberitahuan terlebih dahulu sebab ada lahan yang memang harus dipanen dulu.

"Karena itu, pemerintah harus mempercepat pembayaran lahan itu, mengingat sampai hari ini belum ada beritanya," kata dia.

Krisno, warga lainnya mengatakan, warga yang ada di sana sudah sangat berharap agar pembayaran lahan segera dilunasi.

"Jika cepat lunas, pasti akan cepat jadi dan banyak lapangan pekerjaan," kata dia.

Dia mengatakan, warga sudah sangat menanti jalan tol ini yang diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Berkaitan pembebasan lahan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, sepanjang 140,41 kilometer itu, ditargetkan akan selesai pada 2016.

"Pembebasan lahan selesai pada Juni 2016, dan pembangunan bisa berjalan tepat waktu sesuai target, yakni tahun 2018," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan JTTS itu.

Ia menyebutkan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ditargetkan pertengahan 2016, dan pembayarannya akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Menurutnya, pada akhir 2015 untuk pembangunan ruas tol sepanjang 40 kilometer. Seadangkan sisanya diselesaikan hingga pertengahan 2016.

Proses pembebasana lahan, lanjutnya, tidak akan menghambat proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera. "Seandainya ada proses keberatan masyarakat melalui pengadilan terkait harga jual lahan yang tidak sesuai oleh tim independen penentu harga jual lahan. Proses hukum tidak akan lebih dari dua minggu," ujarnya.

Melihat kondiisi ini, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat optimistis pembangunan JTTS itu tidak akan meleset dari target penyelesaian sesuai waktu.

Secara keseluruhan penyelesaian JTTS tidak dapat selesai sepenuhnya sesuai target pada 2018, dari tiga ruas yang dibangun saat ini hanya dua ruas yang diperkirakan akan selesai tepat waktu, yakni ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km, dan ruas Kayu Agung-Palembang (Sumatera Selatan).

Sedangkan ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang sekitar 140 km, diperkirakan akan mundur dari target karena kesiapan lahan tertunda akibat kabut asap.

"Sampai Juni 2016 seluruhnya sudah akan bebas sehingga kita dapat selesaikan pada 2018 untuk Bakauheni-Terbanggi Besar. Sedangkan Terbanggi Besar-Kayu Agung belum kita petakan karena tertunda kabut asap, namun nanti begitu selesai akan segera akan kita petakan," ujanya lagi.

Jalan Tol Trans Sumatera nantinya akan memiliki lebar kurang lebih 21 meter. Lebar tersebut terdiri atas lebar dua jalur jalan untuk dua arah kendaraan dengan besaran masing-masing 9,2 meter. Selain itu di pinggir jalan juga akan dibuat bahu jalan dengan lebar masing-masing 2,5 meter, sedangkan di antara kedua jalur akan dipasang median selebar 2,25 meter.

Pengaspalan tol akan dibuat dengan ketebalan mencapai 0,6 meter, lebih dari ketebalan tersebut adalah bagian rigid atau aspal beton dengan bahan baku yang ada jalan tol tersebut akan mampu menahan beban maksimal kendaraan hingga 80 ton.

Presiden Jokowi membenarkan, permasalahan pembangunan JTTS ini hanya pada pembebasan lahan. "Pembebasan lahan cukup kita serahkan ke Pak Gubernur," kata Presiden pula.

Jokowi menegaskan, kendalanya hanya sedikit dan itu semua bisa diselesaikan langsung oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardho.

"Saya hanya mengecek progres pembangunan, sedangkan masalah kecil lainnya Pak Gubernur yang selesaikan," katanya lagi.

Presiden Jokowi berjanji bakal terus memantau progress pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini.

"Saya sudah tiga kali datang ke Lampung untuk memantau progres pembanguan jalan tol ini," kata Presiden pula.

Pembangunan jalan tol itu, katanya, akan dipantau perkembanganya setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan.

Jokowi menyebutkan pantauan tidak hanya untuk melihat kondisi fisik pengerjaan pembanguan jalan tol, tetapi juga termasuk pembebasan lahannya.

"Saat peletakan batu pertama pembangunan jalan tol, kondisi di Desa Sabahbalau masih hutan karet, saat ini sudah dalam tahap pengecoran," ujarnya.

Sebanyak empat BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, yakni PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya.

Sebanyak empat BUMN itu akan bekerja cepat untuk pembangunan jalan tol tersebut setelah pembebasan lahan selesai.

"Jika pembebasan lahan beres, maka perusahaan ini akan langsung bekerja," kata Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono pula.

Ia mengatakan penyelesaian pembebasan lahan akan mempercepat proses pengerjaan oleh perusahaan milik pemerintah itu, apalagi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol ini," katanya lagi.

Ia mengakui masih ada permasalahan sedikit terkait dengan pembangunan jalan tol tersebut, akan tetapi tidak terlalu bermasalah sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Presiden Jokowi telah menargetkan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar hingga Palembang akan selesai selama dua tahun enam bulan hingga tiga tahun.

Menurut Ida Bagus Ilham Malik ST MT, dosen Teknik Sipil Universitas Bandarlampung (UBL), Direktur Center for Urban and Regional Studies/CURS UBL, masyarakat menaruh harapan proses pembangunan jalan tol itu dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada alasan klasik misalnya harga tanah yang tiba-tiba melonjak.

Dia mengingatkan, karena pembangunan jalan tol ini menggunakan uang negara, maka pembebasan lahannya masuk dalam kategori untuk kepentingan umum. Jika ruang gerak untuk pembebasan ini tidak dimanfaatkan dengan bijak dan cerdik, maka sudah pasti Lampung akan tersalip oleh daerah lain. "Tapi mudah-mudahan saja tidak," ujarnya pula.

Menurut dia, jika jalan tol ini nanti sudah terbangun, karena memang sudah menjadi kebijakan politik pemerintah, maka diharapkan investasi di sektor industri dapat meningkat pula.

Ia menyatakan, hal ini penting karena pengguna utama jalan tol adalah perangkutan logistik produk industri yang memasukkan komponen perangkutan sebagai komponen produksi dan penjualan. Dengan semakin meningkat jumlah pabrik di Lampung, maka diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Menurutnya, inilah pula yang diharapkan dapat dengan cepat mengangkat perekonomian Lampung sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Sumatera.

"Mudah-mudahan pembangunan jalan tol ini menjadi pintu masuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung," katanya lagi.

Seperti dinyatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan, sudah 20-an tahun warga Lampung menantikan keberadaan jalan tol di daerah ini dapat terwujud, sehingga akan makin melancarkan transportasi untuk memajukan daerah ini.

Namun warga yang lahannya terkena pembangunan jalan tol ini pun menaruh harapan besar, agar mereka tidak "dikorbankan" demi target percepatan penyelesaian pembangunan, sehingga hak-hak mereka menjadi terabaikan.