Presiden: Kementerian berbasis infrastruktur segera laksanakan lelang

id menteri keuangan, bambang brojonegoro, kementerian infrastruktur, presiden, bambang

Presiden: Kementerian berbasis infrastruktur segera laksanakan lelang

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

...Begitu APBN disahkan minggu lalu, maka setiap K/L itu bisa langsung melakukan lelang, kata Bambang...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet memberikan arahan bahwa setiap Kementerian-Lembaga (K/L) yang mempunyai belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus segera menyelenggarakan lelang mulai Senin ini.

"Begitu APBN disahkan minggu lalu, maka setiap K/L itu bisa langsung melakukan lelang," kata Bambang Brodjo saat konferensi pers usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Menkeu mengungkapkan ada empat kementerian yang harus segera melakukan lelang lebih cepat, karena punya banyak proyek infrastruktur.

Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) diperkirakan selesai awal Desember, maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan dan DIPA selesai, maka segera lakukan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Menurut Bambang, dengan telah ditandatangani kontrak, maka termin pembayaran tahap pertama, berikut konstruksi dari proyek yang direncanakan kementerian bisa segera dilakukan.

"Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik, tidak hanya 'timing' (waktu), tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap, karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," katanya.

Menkeu mengungkapkan sebelumnya proyek infrastruktur baru mulai Maret, April, dan malah kebanyakan pada Mei sehingga penyerapan anggaran pada awal tahun kecil.

"Mudah-mudahan dengan UU APBN 2016 disetujui DPR, kami juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa ssegera mendorong adanya proyek," harapnya.

Pada APBN 2016 ini, di dalam kesepakatan pemerintah dengan DPR, pendapatan negara secara total itu adalah Rp1.822,5 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun dan PNBP Rp273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya adalah Rp2.095,7 triliun, yang terdiri dari belanja K/L RP784,1 triliun, belanja non K/L Rp541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp770,2 triloiun, dana desa sebesar Rp47 triliun.

"Sehingga terjadi defisit anggaran Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," katanya.

Sepuluh kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja terbesar adalah Kemenpupera Rp104,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp99,5 triliun, Kepolisian Rp73 triliun, Kementerian kesehatan Rp63,5 triliun, Kementeria Agama Rp57,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,2 triliun, Kemenhub Rp48,5 triliun, Kementerian Riset dan teknologi Rp40,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp39,3 triliun, Kementan Rp31,5 triliun.