Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Indonesia mengambil risiko terlalu besar dengan membangun kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung menggunakan skema yang ditawarkan oleh Tiongkok/China, sebab China menawarkan investasi hanya 40 persen dari total biaya pembangunan. Sementara Jepang menawarkan 75 persen dari total biaya investasi.
Padahal, Jakarta-Bandung adalah jalur gemuk yang sudah terlalu banyak pemainnya yang akan menyebabkan KA cepat tidak akan menjadi pilihan strategis bagi masyarakat. Bahkan, jangan-jangan nantinya KA cepat ini hanya akan menarik dari sisi wisata kereta api saja. Karena pada saat ini, mobilitas masyarakat di jalur Jakarta-Bandung, sudah dilayani oleh pesawat terbang, kereta api, travel, bus antarkota, dan kendaraan pribadi. Dan pada saat ini, dari total penggunaan kendaraan untuk komuter Jakarta-Bandung sama sekali tidak ada yang over capacity.
Lihat saja kereta api, yang sering mengalami keterlambatan, menunjukkan bahwa sebenarnya supply penumpang kereta api tidak besar, sehingga tidak menjadi perhatian manajemen PT KAI. Yang berkembang pesat saat ini adalah travel karena memiliki mobilitas tinggi dan fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Dan hal ini yang tidak dimiliki oleh kereta api. Terlebih lagi bagi kereta api cepat.
Ketika Indonesia membangun kereta api cepat, maka dibutuhkan penyediaan interkoneksi dengan angkutan umum lainnya agar dapat saling men-supply penumpang. Jika mengandalkan penumpang yang bersumber dari kendaraan pribadi, maka kereta api cepat ini tidak akan bisa berkembang. Bahkan bisa jadi mati. Keberadaan KA cepat juga tidak akan membuat kawasan sepanjang jalur kereta api cepat menjadi naik nilainya karena aksesibilitas kegiatan sepanjang jalur kereta api cepat tidak banyak. Bahkan lebih sedikit dari jalur kereta api biasa, sehingga jika dikatakan bahwa kereta api cepat ini memberikan dampak ekonomi besar bagi kawasan dan bagi daerah destinasinya, tentu saja hal ini sulit untuk bisa diterima secara ilmiah.
Saya yakin bahwa jatuhnya pilihan pada China ini ada kepentingan politisnya. Jika pembangunan infrastruktur selalu saja dikaitkan dengan kepentingan politik, maka hingga kapan pun Indonesia tidak akan memiliki infrastruktur transportasi yang handal dan fungsional. KA cepat Jakarta-Bandung ini saya kira bukanlah ide yang layak untuk diparesiasi. Apalagi jika dilakukan dengan pendekatan bisnis, sebab tidak akan layak.
Sudah saatnya pembangunan infrastruktur transportasi tidak mengutamakan kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sentralistis. Alangkah baiknya jika dilandasi untuk memberikan layanan yang maksimal bagi mobilitas penduduk Indonesia yang pada saat ini masih banyak tidak terakses oleh angkutan umum semacam angkutan pedesaan, angkutan sekolah dan bus kota.
*) IB Ilham Malik, doctoral student di Kitakyushu University, Jepang – Divisi Riset dan Teknologi PPI Kitakyushu, Jepang – Dosen Teknik Sipil Universitas Bandarlampung (UBL). Penulis buku; 1) Kebijakan transportasi, dinamika dalam pembangunan daerah dan perkotaan dan 2) Membangun Lampung tanpa Koma.
Pertimbangkan Ulang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung
"Sudah saatnya pembangunan infrastruktur transportasi tidak mengutamakan kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sentralistis. Alangkah baiknya jika dilandasi untuk memberikan layanan yang maksimal bagi mobilitas penduduk Indonesia."
