Daerah dhimbau masukkan progran perubahan iklim

Jakarta (ANTARA Lampung) - Pemerintah daerah perlu menjadikan perubahan iklim sebagai program tetap, sehingga program itu tetap berjalan meski kepemimpinan berganti.

"Memang selalu ada konsekuensi dalam setiap pergantian kepemimpinan daerah. Namun jika perubahan iklim secara sistem sudah dalam masuk dalam program daerah, tentu tidak akan terganggu," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin di Jakarta, Selasa.

Nur mengatakan, perubahan cuaca belum dianggap permasalahan penting di daerah. Ini membuat kebijakan perubahan iklim sering terganggu jika ada perubahan kekuasaan.

Hal itu diperburuk institusi dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Namun ia menampik jika dikatakan semua itu disebabkan kurangnya perhatian terhadap iklim disebabkan oleh minimnya sosialisasi.

"Bukan masalah sosialisasi. Tapi walau begitu, saya yakin peran daerah bisa dalam upaya global terkait perubahan iklim bisa ditingkatkan," kata Nur.

Caranya dengan terus mendorong agar pemerintah daerah dan swasta terus berpartisipasi dalam kebijakan perubahan cuaca.

Menurut Indonesia Climate Alliance (ICA), perubahan iklim menimbulkan banyak dampak negatif terhadap Indonesia. Misalnya, pada sektor kelautan dan perikanan, akan menyebabkan penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, gelombang ekstrem, kerusakan terumbuk karang akibat pemutihan (bleaching) dan pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan.

Akibat ini, ICA mencatat 24.000 pulau tenggelam karena naiknya permukaan air laut dan akan melonjak hingga dua ribu pulau pada tahun 2030.

Selain itu, efek kesehatan dari perubahan iklim adalah penyebaran penyakit, seperti melalui serangga, melalui udara, air, makanan disebabkan perubahan parameter suhu udara, curah hujan, kelembaban serta cuaca ekstrem.(Ant)